Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara terus melakukan terobosan dalam penanganan inflasi daerah di awal 2023. Salah satunya ialah dengan menggelar pasar murah bahan pokok. Untuk program ini Pemkab Mubar menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar.
Penjabat Bupati Mubar, Bahri mengatakan pelaksanaan pasar murah rencananya akan kembali dilaksanakan jelang bulan suci Ramadhan hingga jelang perayaan Idul Fitri mendatang.
"Kita akan mulai di Minggu terakhir bulan Februari atau dia awal Maret untuk kegiatan pertama, pasar murah tahun 2023 ini dan kita sudah anggaran sebesar Rp 2 miliar,” kata Bahri, dalam keterangan persnya yang diterima Kamis (2/2/2023).
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar, La Ode Aka menambahkan, pelaksanaan pasar murah tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, yakni pada penyediaan bahan pokok. Seperti beras, minyak goreng dan telur.
"Kami akan kembali menyediakan tiga komiditi lagi seperti yang lalu. Sebab, harga tiga bahan pokok ini kembali melanbung tinggi dipasaran," ujarnya.
Sebelum melaksanakan operasi pasar, jelas dia, pemerintah daerah terlebih dulu akan melaksanakan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk memastikan harga bahan pokok di pasaran.
Ia menambahkan kegiatan pasar murah nantinya akan digelar di tiga wilayah besar dan satu untuk masyarakat wilayah di pesisir. "Khusus untuk warga pesisir pasar murah akan digelar di Pelabuhan Tondasi,” pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Inflasi Januari 2023 di DIY Turun Tipis Dibanding Desember 2022
Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah.
Ketua umum Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI), Homaidi, mendorong para kepala daerah di Tanah Air untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor industry hasil tembakau (IHT).
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak digelar serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bawaslu mengungkap ada dua penjabat kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diusut pihaknya terkait pelanggaran netralitas ASN, salah satunya Pj Bupati Muna Barat.
KETUA Apdesi Muna Barat (Mubar) menepis isu yang di gemborkan Komite Pemerhati Pemerintah dan Demokrasi Indonesia (KOPPDI) yang menuding Pj Bupati Mubar, Dr Bahri mencari keuntungan pribadi.
IKATAN Pemuda Mahasiswa Muna Barat (IPMMB)-Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memperpanjang masa jabatan PJ Bupati Muna Barat Bahri sampai 2024
Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat-Jakarta (IMPMB-Jakarta) kembali melakukan berdemonstrasi damai di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta,
Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat-Jakarta (IMPMB-Jakarta) berdemonstrasi damai di depan Gedung KPK yang mendesak KPK memeriksa Plt Bupati Muna Barat.
IMPMB menuntut Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Dr, Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dan menggantinya dengan pejabat yang lebih berkompeten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved