IKATAN Mahasiswa Pemuda Muna Barat-Jakarta (IMPMB-Jakarta) kembali melakukan berdemonstrasi damai di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (2/2).
Mereka meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberhentikan Bahri sebagai Pj. Bupati Muna Barat karena diduga melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah Kabupaten Muna Barat
“Kami percaya bahwa Kemendagri di bawah pimpinan Bapak Tito Karnavian sangat tegas dan tidak pandang bulu," tegas Raja Olan, koordinator lapangan aksi demonstrasi dalam keterangan pers, Jumat (3/2).
"Oleh karena itu, kami juga mendesak agar Kemendagri segera memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat,” ujar Raja Olan.
“IMPMB Jakarta juga sebelumnya telah meminta KPK untuk secepatnya memanggil saudara Bahri karena diduga terlibat dalam kelompok mafia unit layanan pengadaan di Kabupaten Muna Barat,” terangnya.
Lebih lanjut, IMPMB Jakarta menilai bahwa sejak beberapa bulan Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh Bahri, tata pengelolaan pemerintahan – terutama tata pengelola pengembangan daerah tak sesuai harapan.
Bahri dituding tidak cakap dan gagal dalam memimpin daerah. Tidak hanya sampai di situ, menurut pengunjuk rasa, sebelumnya Bahri menjabat Direktur Perencanaan Anggaran Daerah di Kementriaan Dalam Negeri.
Baca juga: IPNU Muna Barat Bantah Demo ke Kemendagri
Akan tetapi, kehadirannya tidak membuat pendapatan ekonomi dan anggaran daerah semakin baik.
“Bahkan kami bisa menyimpulkan juga kehadiran dia sebagai Pj Bupati Muna Barat sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat, tetapi cenderung mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” jelas Raja Olan lagi.
Program-program kerja yang dijalankan oleh Bahri, menurut IMPMB Jakarta, sangat tidak efektif dan lebih kepada mengejar popularitas juga pencitraan masyarakat Muna Barat semata, sementara hasil dari kinerja dia sangat buruk.
IMPMB Jakarta juga menduga PJ Bupati Muna Barat bekerja sama dengan mafia lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar dia beserta kroni-kroniya dapat terus menikmati anggaran negara dan mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Selain alasan di atas, ada banyak faktor lain yang menjadi alasan kenapa IMPMB Jakarta meminta Kemendagri untuk memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat.
Salah satunya adalah adanya dugaan pelanggaran jabatan administrasi dan ketidakcakapan dalam memimpin daerah serta hanya sekedar mencari popularitas di tengah-tengah aroma politik yang diperbincangkan bahwa dia akan tampil sebagai calon Bupati Muna Barat pada tahun 2024.
Sejauh ini, pihak Kemendagri dan Mendagri Tito Karnavian belum merespons dan memberi tanggapan terkait aksi unjuk rasa yang mendesak pemberhentikan Penjabat Bupati Muna Barat Bahri.
Sementara itu, IMPMB meminta KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi di Muna Barat.
IMPBM mengatakan ada dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek 2022, dengan dugaan setoran fee sebesar 20%-25 % kepada Pj Bupati yang disetor kepada oknum salah satu Kabid di Dinas PU berinisial AA dan setoran fee ke pada Kabag ULP.
IMPMB menduga ada permainan dalam proses tender proyek di Kabupaten Muna Barat. Untuk itu, mereka minta KPK segera melakukan penyelidikan. (RO/OL-09)
