Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau, mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengganti Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau.
Menurut dia, Apolos telah gagal mengendalikan harga kebutuhan hidup masyarakat yang naik fantastis seperti sembilan bahan pokok (sembako) yang rata-rata naik hingga 100-200%, harga BBM per liter sampai Rp100 ribu, belum lagi harga tiket pesawat Nabire-Intan Jaya mencapai Rp4 juta per orang.
"Setidaknya selama delapan bulan terakhir kami tidak melihat ada perubahan berarti di Intan Jaya. Apa yang digembar-gemborkan setelah beliau dilantik faktanya di lapangan nol besar. Justru saat ini masyarakat Intan Jaya sedang kesulitan karena harga-harga semua naik sampai 200% kenaikan. Dan entah apa yang beliau lakukan, sama sekali tidak ada," ungkap Henes dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (27/9).
Karena itu, Henes mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan di Kabupaten Intan Jaya dengan mengganti Pj Bupati dengan orang yang memiliki kemampuan dan memihak kepentingan rakyat.
Dijelaskan Henes, akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok di Intan Jaya, masyarakat melakukan aksi demontrasi di halaman Kantor Bupati Intan Jaya. Aksi dilakukan oleh kelompok mahasiswa, pedagang, warga umumnya sebagai bentuk ketidakpuasaan lantaran merasa kehidupan di Kabupaten Intan Jaya semakin sulit.
Baca juga: Warga Malang tidak Kebagian Beras Bulog meski Antre Berjam-Jam
"Bayangkan saja carter pesawat Intan Jaya-Nabire mengalami kenaikan drastis awalnya Rp22 juta-Rp25 juta naik menjadi Rp40 juta, sedangkan untuk tiket pesawat awalnya Rp1,2 juta-Rp2,5 juta naik menjadi Rp4 juta, akibatnya semua barang naik sampai 100-200%. Lalu Pj Bupati seakan menonton saja tidak buat apa-apa. Ini sangat kami sesalkan," ucapnya.
Untuk itu, Henes meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, untuk segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau yang tidak mampu menahan laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya dengan mengontrol dan mengantisipasi kenaikan harga barang sehingga masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Belum lagi, hasil temuan di lapangan, lanjut Henes, saat ini Pj Bupati justru sibuk mengurus kepentingan politik pribadinya untuk mempersiapkan diri maju menjadi bupati pada Pilkada 2024 mendatang. Bagi dia, hal seperti ini hanya akan menambah beban masyarakat.
"Heran juga di tengah kesulitan yang ada di masyarakat justru pemimpinnya sibuk dengan kepentingan politik pribadinya. Ini kami minta Mendagri untuk jadi perhatian," tukasnya.
Saat ini, kata dia, sejumlah kios di Kota Sugapa ditutup akibat tidak adanya pasokan sembako untuk diperdagangkan. "Semoga keluhan kami masyarakat Intan Jaya ini didengar Bapak Mendagri agar ada perhatian serius merespons situasi Intan Jaya hari ini," pungkasnya. (RO/I-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved