KETUA Apdesi Muna Barat (Mubar) menepis isu yang di gemborkan Komite Pemerhati Pemerintah dan Demokrasi Indonesia (KOPPDI) yang menuding Pj Bupati Mubar, Dr Bahri mencari keuntungan pribadi.
Menurut Ketua Apdesi Mubar, Armaya Pj Bupati Mubar telah memperlihatkan kinerjannya dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan melakukan tata Kelola perbaikan pemerintahan dengan meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang sebelumnya baru mencapai angka 41,8 persen naik menjadi 51,13 persen dengan Kategori CC, Mendukung Percepatan Program Konvergensi Penanggulangan Stunting Melalui Desa Lokus Prioritas, telah menaikan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari 65,48 persen tahun 2021 meningkat menjadi 66,21persen.
“Pj Bupati Muna Barat tahun 2022 berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 13,96 tahun 2022 turun 13,85 persen ditahun 2022. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Lima kelurahan sebagai upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden dalam hal penuntasan kemiskinan ekstrim," kata Armaya, Kamis (2/3), melalui keterangan persnya.
Armaya menyebut, Kabupaten Muna Barat berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, meraih nilai sebesar 69,27 dengan Kualitas Sedang Kategori C (Peringkat 1 Se-Sultra). Hal ini merupakan capaian besar karena tahun 2021 Mubar hanya memperoleh nilai 34,19 dengan zonasi merah.
“Dengan beberapa capaian Pj Bupati Muna Barat tersebut membuktikan bahwa Dr.Bahri Pro terhadap rakyat serta serius membangun daerah,” ucapnya.
Selain itu, Armaya menyebut gerakan yang dilakukan kawan-kawan di Kemedagri 27 Februari 2023 semua hanya spekulasi, menggiring opini menyesatkan buat rakyat bahkan Gerakan KOPPDI adalah bentuk Pembodohan Buat Rakyat Muna Barat.
“Pj Bahri hari ini telah membuka mata dan telinga rakyat sebab segala terobosan beliau semata mata untuk kesejahteraan rakyat Mubar secara totalitas baik dari sisi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan. Kehadiran para Kepala Desa di Kemendagri, kami tegaskan tidak ada mobilisasi dari Pj Bupati Muna Barat di Jakarta, kegiatan tersebut murni dalam rangka menghadiri undangan APDESI Pusat perihal memperingati 9 tahun UU DESA,” ungkap Armaya.
Terkait dukungan 81 Kepala Desa se Kabupaten Muna Barat kepada Pj Bupati Mubar sampai 2024 adalah benar, tidak ada intervensi dari pihak manapun. APDESI mendukung karena berdasarkan kinerja Pj Bupati Mubar selama 8 bulan terakhir yang benar-benar berpihak kepada kepentingan Rakyat, Pernyataan kami sesuai realitas di masyarakat karena pada hakikatnya kamilah yang paham dengan kondisi maupun perasaan masyarakat kami yang sesungguhnya.
"Kami jamin dukungan Kades yang kami serahkan di Kemendagri adalah mewakili sebagian besar suara rakyat Muna Barat, dibuktikan dengan petisi yg di tandatangani oleh 12.000 Kepala Keluargayang menyebar di seluruh desa di kabupaten Muna Barat," tandas Armaya
Armaya, menambahkan sampai hari ini masyarakat Muna Barat tidak terjadi kotak-kotakan seperti yang dituduhkan itu, dan kalaupaun ada perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dan normal, dan tetap tidak mempengaruhi rasa kekeluargaan di seluruh masyarakat Muna Barat. Tuduhan KOPPDI bahwa di Muna Barat telah terjadi keresahan , itu hanyalah informasi hoax yang disengaja di desain para elit yang haus kekuasaan.
“Oleh karena itu pihak kami meminta Kemendagri Untuk tidak terjebak dengan isu Gerakan yang mereka kembangkan, aksi mereka tidak murni berasal dari Muna barat, kami duga keras gerakan mereka disponsori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan kampung kami tidak kondusif,” pungkasnya. (RO/OL-13)
Baca Juga: Mahasiswa Muna Barat Kembali Desak Mendagri Berhentikan Penjabat Bupati
