Wakil Presiden Minta Kepala Daerah Aktif Daftarkan Warganya ke BPJS

WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

"Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan," kataMa'ruf di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN.

Baca juga : Puskesmas Diminta Fokus Pencegahan Penyakit

Sesuai regulasi, seluruh pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan yang manfaatnya sudah jelas dijamin dalam Program JKN.

"Selanjutnya, saya berharap pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Terakhir, BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta," ujarnya.

Baca juga : Wapres Sambut Positif Aturan Calon Jemaah Umrah Harus Daftar BPJS

"Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian/ Lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN," tambahnya.

Sebanyak 16 provinsi dan 319 kota/kabupaten yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage dengan cakupan kepesertaan Program JKN minimal 95% dari total penduduk.

"Pesan saya kepada Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan maupun kualitas pelayanan kesehatannya, sekaligus memastikan masyarakat menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," pungkasnya. (Z-4)