Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar program bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat sandera untuk memilih seseorang atau partai politik dalam helatan Pemilu 2024. Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia memilih ini itu. Tidak ada,” kata Ma’ruf usai melakukan peninjauan program bantuan pemerintah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/1).
Dalam kesempatan itu Ma’ruf melakukan peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pejuang Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha, serta Program Kredit Usaha Bersama (Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha).
Baca juga : Pakar: Bansos Jor-joran Jelang Pemilu Biang Kerok Beras Mahal
Selain itu, Wapres juga menyerahkan bantuan BAZNAS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat berupa bantuan pendidikan atau beasiswa prestasi, serta bantuan bagi lansia seumur hidup berupa sembako dan uang tunai..
Ma’ruf menegaskan, alokasi bansos tidak diberikan kepada satu kelompok tertentu saja karena sifatnya merupakan program pemerintah. Bansos pun sudah dilakukan sejak lama dan terus diberikan hingga saat ini.
“Saya tidak melihat bahwa ada ini bansos, tapi milih itu, saya tidak lihat, belum denger itu. Andai kata itu terjadi bisa saja itu dilaporkan,” ungkapnya.
Di samping itu, tambah Ma’ruf, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat bisa diberdayakan agar lepas dari jerat kemiskinan.
"Dan tadi saya lihat hasilnya dari ada yang tadinya itu penghasilannya cuma Rp300 ribu menjadi Rp1 juta. Dan saya melihat telah dikembangkan mereka masih bisa juga dinaikkan. Jangan sampai dia stunting ya, artinya enggak naik-naik ya,” ujarnya. (Z-5)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved