Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar program bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat sandera untuk memilih seseorang atau partai politik dalam helatan Pemilu 2024. Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia memilih ini itu. Tidak ada,” kata Ma’ruf usai melakukan peninjauan program bantuan pemerintah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/1).
Dalam kesempatan itu Ma’ruf melakukan peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pejuang Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha, serta Program Kredit Usaha Bersama (Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha).
Baca juga : Pakar: Bansos Jor-joran Jelang Pemilu Biang Kerok Beras Mahal
Selain itu, Wapres juga menyerahkan bantuan BAZNAS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat berupa bantuan pendidikan atau beasiswa prestasi, serta bantuan bagi lansia seumur hidup berupa sembako dan uang tunai..
Ma’ruf menegaskan, alokasi bansos tidak diberikan kepada satu kelompok tertentu saja karena sifatnya merupakan program pemerintah. Bansos pun sudah dilakukan sejak lama dan terus diberikan hingga saat ini.
“Saya tidak melihat bahwa ada ini bansos, tapi milih itu, saya tidak lihat, belum denger itu. Andai kata itu terjadi bisa saja itu dilaporkan,” ungkapnya.
Di samping itu, tambah Ma’ruf, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat bisa diberdayakan agar lepas dari jerat kemiskinan.
"Dan tadi saya lihat hasilnya dari ada yang tadinya itu penghasilannya cuma Rp300 ribu menjadi Rp1 juta. Dan saya melihat telah dikembangkan mereka masih bisa juga dinaikkan. Jangan sampai dia stunting ya, artinya enggak naik-naik ya,” ujarnya. (Z-5)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved