Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar program bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat sandera untuk memilih seseorang atau partai politik dalam helatan Pemilu 2024. Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia memilih ini itu. Tidak ada,” kata Ma’ruf usai melakukan peninjauan program bantuan pemerintah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/1).
Dalam kesempatan itu Ma’ruf melakukan peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pejuang Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha, serta Program Kredit Usaha Bersama (Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha).
Baca juga : Pakar: Bansos Jor-joran Jelang Pemilu Biang Kerok Beras Mahal
Selain itu, Wapres juga menyerahkan bantuan BAZNAS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat berupa bantuan pendidikan atau beasiswa prestasi, serta bantuan bagi lansia seumur hidup berupa sembako dan uang tunai..
Ma’ruf menegaskan, alokasi bansos tidak diberikan kepada satu kelompok tertentu saja karena sifatnya merupakan program pemerintah. Bansos pun sudah dilakukan sejak lama dan terus diberikan hingga saat ini.
“Saya tidak melihat bahwa ada ini bansos, tapi milih itu, saya tidak lihat, belum denger itu. Andai kata itu terjadi bisa saja itu dilaporkan,” ungkapnya.
Di samping itu, tambah Ma’ruf, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat bisa diberdayakan agar lepas dari jerat kemiskinan.
"Dan tadi saya lihat hasilnya dari ada yang tadinya itu penghasilannya cuma Rp300 ribu menjadi Rp1 juta. Dan saya melihat telah dikembangkan mereka masih bisa juga dinaikkan. Jangan sampai dia stunting ya, artinya enggak naik-naik ya,” ujarnya. (Z-5)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved