Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar program bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat sandera untuk memilih seseorang atau partai politik dalam helatan Pemilu 2024. Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia memilih ini itu. Tidak ada,” kata Ma’ruf usai melakukan peninjauan program bantuan pemerintah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/1).
Dalam kesempatan itu Ma’ruf melakukan peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pejuang Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha, serta Program Kredit Usaha Bersama (Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha).
Baca juga : Pakar: Bansos Jor-joran Jelang Pemilu Biang Kerok Beras Mahal
Selain itu, Wapres juga menyerahkan bantuan BAZNAS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat berupa bantuan pendidikan atau beasiswa prestasi, serta bantuan bagi lansia seumur hidup berupa sembako dan uang tunai..
Ma’ruf menegaskan, alokasi bansos tidak diberikan kepada satu kelompok tertentu saja karena sifatnya merupakan program pemerintah. Bansos pun sudah dilakukan sejak lama dan terus diberikan hingga saat ini.
“Saya tidak melihat bahwa ada ini bansos, tapi milih itu, saya tidak lihat, belum denger itu. Andai kata itu terjadi bisa saja itu dilaporkan,” ungkapnya.
Di samping itu, tambah Ma’ruf, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat bisa diberdayakan agar lepas dari jerat kemiskinan.
"Dan tadi saya lihat hasilnya dari ada yang tadinya itu penghasilannya cuma Rp300 ribu menjadi Rp1 juta. Dan saya melihat telah dikembangkan mereka masih bisa juga dinaikkan. Jangan sampai dia stunting ya, artinya enggak naik-naik ya,” ujarnya. (Z-5)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved