Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menangani kasus korupsi yang marak dilakukan oleh para kepala daerah. Hal itu merupakan upaya KPK untuk memberantas korupsi di daerah.
Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa beberapa perkara saat ini tengah ditangani pihaknya. Beberapa kasus sudah memasuki tahap penyidikan hingga di bawa ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca juga : Pukat UGM Desak Dewas KPK Usut Tuntas Pencopotan Endar
"Beberapa perkara sedang kami tangani. Saat ini ada yang dalam tahap penyidikan dan ada juga yang sudah pada tahap penuntutan di persidangan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (9/4).
Baca juga : Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK
Kasus terbaru adalah penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam Opera Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (6/4). Dia terciduk bersama 27 orang lainnya dalam upaya paksa tersebut. Bupati Meranti juga diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi, mulai dari menerima suap, memotong anggaran, hingga menyuap.
Selain Bupati Meranti, belum lama ini KPK juga menangkap Bupati Kapuas Kalimantan Tengah bersama istri karena diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai SKPD di Pemkab Kapuas serta beberapa pihak swasta. (Z-8)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved