PRESIDEN Joko Widodo menyentil para gubernur se-Tanah Air terkait pelaksanaan pemberian izin investasi.
Jokowi melihat hingga saat ini proses penerbitan izin di daerah masih memakan waktu sangat lama bahkan lebih dari enam bulan.
"Saya minta tolong untuk dicek kembali mengenai kemudahan perizinan karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari. Masih lama itu," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Seharusnya, menurut Kepala Negara, di era yang sangat modern dan serba digital, penerbitan izin usaha atau investasi tidak perlu memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
"Harusnya hitungan jam sudah selesai. Jangan berbulan-bulan. Paling lambat ya hitungan hari, kalau bisa jam," ucapnya.
Ia pun meminta kepala daerah untuk mempersenjatai pemerintahan mereka masing-masing dengan digitalisasi sehingga ke depan penerbitan izin bisa lebih cepat.
"Iklim investasi ini kunci pertumbuhan ekonomi. Semua negara sekarang yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi masuk. Semua negara memperebutkan investasi. Oleh karena itu digitalisasi di perizinan semua provinsi, kabupaten, dan kota itu harus ada," tandas Jokowi. (OL-1)
