Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PRESIDEN Joko Widodo menyentil para gubernur se-Tanah Air terkait pelaksanaan pemberian izin investasi.
Jokowi melihat hingga saat ini proses penerbitan izin di daerah masih memakan waktu sangat lama bahkan lebih dari enam bulan.
"Saya minta tolong untuk dicek kembali mengenai kemudahan perizinan karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari. Masih lama itu," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Seharusnya, menurut Kepala Negara, di era yang sangat modern dan serba digital, penerbitan izin usaha atau investasi tidak perlu memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
"Harusnya hitungan jam sudah selesai. Jangan berbulan-bulan. Paling lambat ya hitungan hari, kalau bisa jam," ucapnya.
Ia pun meminta kepala daerah untuk mempersenjatai pemerintahan mereka masing-masing dengan digitalisasi sehingga ke depan penerbitan izin bisa lebih cepat.
"Iklim investasi ini kunci pertumbuhan ekonomi. Semua negara sekarang yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi masuk. Semua negara memperebutkan investasi. Oleh karena itu digitalisasi di perizinan semua provinsi, kabupaten, dan kota itu harus ada," tandas Jokowi. (OL-1)
Saham Intel melonjak setelah perusahaan asal Jepang SoftBank, mengumumkan pembelian saham senilai US$2 miliar.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat sejarah dengan menembus level psikologis 8.000 pada perdagangan Jumat (15/8).
ASPEK keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Jika ingin membeli barang, Raditya Dika akan membiarkan keinginan itu mengendap semalaman karena dapat berubah di keesokan hari.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved