Pada 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp85,3 triliun atau sekitar 50% merupakan pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Kemudian, sebesar Rp20 triliun untuk anggaran pendidikan, Rp4,3 triliun untuk perlindungan masyarakat dan Rp4,8 triliun untuk lingkungan hidup. Lalu, anggaran sekitar Rp3,5 triliun untuk kerja sama internasional dan klaster lainnya sebesar Rp58 triliun.
"Kerja sama internasional ini termasuk kalau Indonesia memberikan bantuan, seperti Turki yang mengalami gempa atau ke Pakistan. Itu sarana dari Indonesia sebagai negara besar," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2).
Baca juga: Presiden Bantah Hilirisasi Hanya Untungkan Asing
"Sekarang kita juga mampu untuk merespon berbagai kondisi, yang biasanya musibah yang dialami oleh negara-negara lain," imbuhnya.
Dari alokasi sebesar Rp85,3 triliun, lanjut dia, akan dilihat berbagai infrastruktur. Khususnya, untuk perusahaan BUMN yang melaksanakan penugasan pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera dan juga untuk penyediaan perumahan.
Baca juga: Pemerintah Mewaspadai Harga Pangan Jelang Ramadan
Apalagi pada 2023, Indonesia menargetkan 229.000 rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,21 triliun.
Namun hingga Januari 2023, masih belum ada realisasi dari pembiayaan tersebut. Sehingga, biasanya perkembangan akan dilihat pada bulan-bulan depan.
"Dari sisi pembiayaan Rp176,3 triliun masih belum terralisasi untuk Januari ini. Nanti setiap bulan saya sampaikan bagaimana realisasi dari masing-masing pembiayaan tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya.(OL-11)
