Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, setiap kepala daerah yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan ditengah inflasi terkait penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), untuk tidak menggunakannya dengan asal-asalan.
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho. Ayub kini menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung sebelumnya.
Menurut Ganjar, struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan dengan tujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
"Hari ini kita mau menanggulangi inflasi, Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan ngga boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Selasa (13/9/2022).
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga BBM. "Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Ganjar juga berpesan, iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal juga didorong Ganjar kepada BPK dan seluruh kepala daerah.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Komunitas Nelayan di Gowa Dorong Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved