Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Saat orde baru korupsi dibangun melalui sistem otoriterisme yang membuat korupsi hanya akan dilakukan oleh orang yang paling berkuasa di negeri.
Pendekatan persuasif dikedepankan agar tumbuh kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
PEMERINTAH tengah merampungkan peraturan presiden (perpres) yang berisi pemberian kewenangan TNI untuk terlibat menangani aksi terorisme.
"Ada yang sifatnya persausif, sosialisasi, ada yang mungkin penegakan hukum administrasi, bahkan sampai pada hukum pidana, itu terserah nantinya."
Penegakan protokol kesehatan tidak akan langsung loncat dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar. Hukuman paling keras akan diambil jika tidak mempan usai diberikan pemahaman
Ada sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan Joko Tjandra dalam pelariannya sehingga hukuman buron yang baru saja tertangkap pada Kamis (30/7) lalu dapat ditambahkan.
aya tahu tugas saudara-saudara berat, pesan saya bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini
Sejumlah pihak setuju dengan kehadiran inpres, namun tim pemburu koruptor dinilai tidak efisien.
KPK menyebut penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum lebih manjur dalam menangkap koruptor.
Institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.
"Malu negara ini kalau dipermainkan oleh Djoko Tjandra. Kepolisian kita yang hebat masa ga bisa nangkap, kejagung yang hebat seperti itu masa ga bisa nangkep," ujar Mahfud
Teroris sudah menggunakan alutsista, seperti halnya di Filipina. TNI harus dilibatkan, tapi dalam aspek ancaman. Apabila suatu negeri tidak bisa mengatasi ancaman, negeri itu akan hancur
Masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan DPO Joko Tjandra, sehingga tidak memunculkan kecurigaan.
Yang terbaru, Kamis (2/7/2020) malam, KPK menggelandang Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya yang menjabat ketua DPRD.
Menkopolhukam Mahfud MD telah memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera menangkap buronan kasus skandal cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Pemerintah menyerahkan nasib RUU itu ke DPR. Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR.
Menurut Mahfud, banyak kasus yang terkatung-katung di tiga lembaga hukum tersebut. Dia menekankan urgensi kepastian hukum dalam penanganan kasus.
Salah satunya, sudah disepakati pasal mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP untuk dihapus.
Meski terkesan sempat tersendat karena pandemi Covid 19, tidak berarti penegakan hukum kendor.
Kedatangan para purnawirawan TNI ke istana presiden, hendak menyampaikan pandangan tentang pentingnya pemerintah untuk terus menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved