Satgas Papua Jangan Terpancing

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta satuan tugas (satgas) operasi di Papua untuk tidak bertindak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua, kemarin.

Dalam menjalankan tugas di Papua, Mahfud mengimbau kepada satgas yang terdiri dari TNI, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Polri untuk mengedepankan pendekatan hukum, serta tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan berbagai pihak.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, pesan saya bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi pihak lain” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Tugas TNI dan Polri, ujarnya, saat ini lebih berat karena harus fokus membantu penanganan pandemi covid-19, termasuk di Provinsi Papua. Meski demikian, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi bangsa,” tegasnya dalam kunjungan kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didampingi Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto serta Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Di sisi lain, evaluasi kebijakan otonomi khusus Papua dinilai perlu dilakukan menyeluruh. Pasalnya, sejak UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua ditetapkan, banyak dinamika sehingga implementasinya banyak yang belum berjalan maksimal. “Banyak sekali belum maksimal berjalan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, dalam diskusi bertajuk Masa Depan Otsus Papua, di Jakarta, Selasa (21/7). (Ind/Pro/P-3)