Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut negara akan malu jika tak kunjung bisa meringkus buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko S Tjandra. Ia pun optimistis penegak hukum akan segera menangkap pria yang menjadi buronan sejak 2009.
"Malu negara ini kalau dipermainkan oleh Djoko Tjandra. Kepolisian kita yang hebat masa ga bisa nangkap, kejagung yang hebat seperti itu masa ga bisa nangkep," ujar Mahfud di kantornya, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
Mahfud mengatakan kasus Joko Tjandra merupakan persoalan yang sepele. Kejaksaan Agung dan Kepolisian seharusnya dapat dengan mudah menangkap buronan kelas kakap itu.
"Kalau bagi Polisi dan Kejagung kalau mau menangkap orang yang begitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau ndak bisa keterlaluan lah," tuturnya.
Baca juga: Penegak Hukum belum Bisa Tangkap Joko Tjandra,Mahfud: Keterlaluan
Kejaksaan Agung dan Kepolisian, kata Mahfud, bertekad untuk bekerja keras menangkap Joko Tjandra. Sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan berkontribusi dalam menyiapkan dokumen-dokumen kependudukan dan keimigrasian.
"Di Istana, Kantor Staf Presiden (KSP) kalau perlu instrumen-istumen administrasi yang diperlukan dari pemerintah," jelasnya.
Ia menekankan seluruh institusi yang terkait akan bekerja sama mencari dan menangkap Joko Tjandra. Cepat atau lambat pasti akan diringkus.
"Baik secara bersama-sama maupun menurut kewenangannya masing-masing, siapa yang menangkap duluan (Joko)," imbuhnya.
Dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Kabareskrim Irjen Listyo Sigit dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.(OL-5)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, masih berlangsung.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
POLISI mengungkap bahwa salah satu tersangka kasus asusila dan pornografi anak di grup Facebook "Fantasi Sedarah", berinisial MJ, merupakan buronan kasus pencabulan anak di Bengkulu
KPK mengungkap pertemuan mantan narapidana kasus rasuah hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dengan buronan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved