Mahfud MD KPK-Kejagung-Polri Jangan Gantung Kasus

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri tidak lagi menggantung perkara hukum yang ditangani.

Dia menegaskan penanganan kasus hukum di setiap lembaga harus berjalan dengan menjamin kepastian hukum. "Di Kejaksaan Agung, di Polri, banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang P-19 ke P-21 ke P-17 atau P-18 itu sering,” pungkas Mahfud di Istana Kepresidenan, Selasa (23/6).

“Banyak kasus bolak-balik begitu. Kita minta agar Kejaksaan Agung dan Polri bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik. Segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses ya diproses, kalau tidak jangan bolak-balik gitu," imbuhnya.

Menyoroti kinerja KPK, Mahfud mendesak agar tidak banyak menunggak perkara. Dia juga meminta penegakan hukum di KPK tidak mudah terbawa arus opini publik. Menurut Mahfud, tindakan yang dilakukan KPK harus berpijak pada substansi dan prosedur hukum.

"Di KPK juga begitu, jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan oleh opini. Ada aturan hukum di mana KPK harus segera mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun procedural," ucap Mahfud.

Pada Senin (22/6) kemarin, Mahfud mengumpulkan Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Kapolri Idham Aziz di kantor Kemenko Polhukam. Dalam kesempatan, Mahfud membahas persoalan penegakan hukum. Hadir pula Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.(OL-11)