Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Menko Polhukam Mahfud MD Senin (22/6) sore, menggelar rapat di kantornya dengan mengundang semua jajaran menteri koordinator. Materinya, membahas langkah-langkah penegakan hukum.
Mahfud menyampaikan pesan Prsiden RI, Joko Widodo. “Presiden menghendaki agar komitmen penegakan hukum seperti yang dicanangkan ketika pelantikan kabinet pada Oktober lalu, agar benar-benar dilaksanakan,” ujar Mahfud MD.
Meski terkesan sempat tersendat karena pandemi Covid 19, tidak berarti penegakan hukum kendor. “Adanya pandemi jangan dijadikan permakluman,” katanya.
Karena itulah empat Menko bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK, melakukan koordinasi bertemu di kantor Kemenko Polhukam.
Mereka meneguhkan kembali komitmen penegakan hukum. Kepada Jaksa Agung, KPK dan Kapolri, Mahfud meminta agar mereka terus melakukan pembangunan hukum. Yakni melakukan sinkronisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta ikut mendorong ke pengadilan agar tidak menunda-nunda penyelesaian perkara, agar tidak berpotensi pelanggaran HAM. (OL-12)
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved