Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Komisi Yudisial sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
Pembuatan RKUHP mendapat arahan politik dari tujuh presiden. Mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SKANDAL kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo membuka mata publik bahwa anggota Polri mudah terbangun kesan kultur institusi yang kental terhadap solidaritas korps yang buruk.
Presiden Joko Widodo menyampaikan telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan angkat bicara mengenai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Mahfud mendorong agar Kejaksaan memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam menindak kasus kematian Brigadir J ini secara profesional.
MENKO Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu 2024. Untuk itu KPU diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) 2024.
Mahfud mengajak masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap proses yang tengah berjalan.
Menko Polhukam Mahfud MD diminta membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Kementerian akan menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
Rencananya pertemuan dilakukan Kamis (28/7), termasuk dengan Komisi III DPR RI, agar keputusan dapat diambil dalam waktu yang tidak lama lagi.
Dalam kuliahnya, Menkopolhukam menegaskan pentingnya membangun sinergisitas dalam memberantas radikalisme dan terorisme.
Mahfud mengungkapkan dalam setiap melakukan langkah hukum, Kejagung selalu berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam. Terutama, yang akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Tiga undang-undang daerah otonomi baru di Papua, tiga provinsi, sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu
Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menpan RB ad interim, berpendapat bahwa Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat sebagai seorang menteri.
Menurutnya, pemerintah sudah meneyelesaikan tugasnya dengan menyusun draf yang saat ini sudah diserahkan kepada parlemen.
Mahfud menjelaskan menjelaskan dalam proses penunjukan penjabat daerah, pemerintah pusat melibatkan Tim Penilai Akhir, yang hasilnya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
MARILAH kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan kemahabesaran-Nya memberikan kesempatan kepada kita memasuki Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan berpuasa.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved