Mahfud MD Menampik Anggaran Pemilu Masih Kurang

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ia mengatakan semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Mahfud menepis pencairan dana pemilu tersendat.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud dikutip dari siaran pers, Selasa (2/8)

Mahfud mengatakan tambahan anggaran pemilu yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun.

Anggaran itu, sambungnya, akan dicairkan secara bertahap mulai 2022, 2023 hingga 2024 mendatang. Apabila ada dana yang belum cair, Mahfud meminta KPU membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalo belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara," terangnya.

Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU mengenai kenaikan anggaran untuk pemilu, telah disetujui. Itu akan digunakan untuk rekrutmen panitia dan kegiatan operasional lainnya seperti pembangunan gedung KPU di daerah belum disetujui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat tambahan anggaran KPU Tahun 2022 sebesar Rp1.245.036.027.000.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan anggaran itu untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang dimulai pada 2022.

Dengan penambahan tersebut, Hasyim menjelaskan total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.698.001.830.000. (Ind/OL-09)