Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB).
"Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu belasungkawa," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (4/7).
Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menpan RB ad interim, berpendapat bahwa Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat sebagai seorang menteri. "Saya yakin bahwa Presiden mempunyai perangkat penilaian yang lengkap untuk memilih orang yang tepat menjadi menteri untuk diangkat, berdasarkan hak prerogatif presiden," tambahnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengatakan dia tidak memiliki preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Tjahjo Kumolo sebagai menpan RB.
Menpan RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta pada Jumat (1/7).
Mahfud juga telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menpan RB ad interim sejak Tjahjo Kumolo menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit tersebut pada pertengahan Juni. (Ant/OL-12)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved