Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian maksimal dalam menyelesaikan kasus mafia minyak goreng.
"Kita terus mendorong langkah yang dilakukan Kejagung. Sejauh itu untuk penegakan hukum dalam batas kewenangan," ujar Mahfud dalam diskusi virtual, Senin (11/7).
Baca juga: Usut Kasus Korupsi CPO, Kejagung Periksa Dirut Musim Mas
Menurut dia, dalam setiap melakukan langkah hukum, Kejagung selalu berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam. Terutama, yang akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Adapun tugas kejaksaan dan kepolisian adalah memproses pelanggaran hukum pidana, yang nantinya diputuskan pengadilan. Sebelumnya, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti hasil survei, yakni 80,3% responden mengetahui dukungan Presiden Jokowi kepada Kejagung untuk membongkar mafia minyak goreng.
Baca juga: Polri Audit Keuangan dari Dua Sumber Pendanaan ACT
Lalu, hasil survei juga menunjukkan responden sangat mendukung Kejagung dalam membongkar mafia minyak goreng, yakni sebesar 34,6%. Kemudian, terdapat 77,6% responden yakin bahwa Kejagung dapat menuntaskan kasus korupsi minyak goreng.
Diketahui, itu merupakan hasil Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, yang pengumpulan datanya berlangsung pada 16-24 Juni 2022. Populasi survei ialah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilu, yakni berusia di atas 17 tahun.(Ant/OL-11)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved