Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Musim Mas berinisial E sebagai saksi.
Adapun pemeriksaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan terhadap E untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Baca juga: Kejagung Periksa Tiga Saksi dari Kemendag Terkait Kasus CPO
"Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Januari 2021 sampai Maret 2022," ujar Ketut dalam keterangannya, Selasa (5/7).
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan seorang petinggi Musim Mas sebagai tersangka. Petinggi itu bernama Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair.
Diketahui, Picare ditersangkakan bersama dua pengurus perusahaan eksportir CPO lainnya. Mereka ialah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia dan Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.
Baca juga: Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Curah Sudah Rp14 Ribu per Liter
Selain Direktur Utama Musim Mas, penyidik Gedung Bundar juga memeriksa Direktur Utama PT Wira Inno Mas berinisial AH dan pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Perdagangan berinisial K sebagai saksi.
Diketahui, persetujuan ekspor dikeluarkan oleh Kemendag. Dalam perkara ini, Kejagung turut menersangkakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka.
Belakangan, Kejagung juga menetapkan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia Lin Che Wei sebagai tersangka. Kemendag menggunakan jasa Lin dalam kebijakan terkait ekportasi CPO.(OL-11)

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Tersangka lainnya berinisial HYL selaku Dirut PT Praba telah diperiksa Selasa, 18 November 2025. Namun, apa saja materi pemeriksaan tidak dipublikasikan.
Stroke pada anak-anak banyak terjadi karena ditemukan kelainan jantung, kelainan pembuluh darah, atau dalam beberapa kasus karena gizi buruk.
KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
DAPS berencana untuk penyediaan layanan estetika premium serta konsultasi bedah plastik pada klinik utama milik Diagnos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved