Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD, tegaskan bahwa pihaknya siap tindak tegas pelaku penyebab kebakaran hutan. Mahfud menambahkan setiap adanya hotspot maka kementerian akan langsung memberikan peringatan secara tegas. Pernyataan ini ia sampaikan di Rapat Koordinasi Khusus, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (28/7).
Mahfud mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah faktor penting dalam pengendalian kebakaran hutan. “Beberapa tahun lalu ketika kita ribut-ribut asap itu kadangkala hukum kita lemah, sudah kita tangkap malah dilepaskan di pengadilan,” ujarnya.
Baca juga: BMKG Ingatkan Ancaman Gempabumi dan Tsunami Selatan Jawa
Baca juga: Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di Sekolah
Mahfud menegaskan bahwa saat ini kementerian akan melakukan tindak tegas. Mahfud mengonfirmasi bahwa ia telah memastikan dengan pihak kejaksaan maupun pemerintah daerah perihal tindak tegas ini.
Dalam hal ini kementerian akan menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
“Saya tegaskan kepada koorporasi secara terbuka bahwa kami punya kewenangan untuk melakukan hukum administrasi negara, dimana dalam itu pemerintah boleh melakukan tindakan penghukuman,” ungkapnya. Hukum-hukum itu dapat berupa pencabutan izin, sanksi administrasi dan sebagainya.
Mahfud juga mengingatkan kepada pihak-pihak koorporasi yang memiliki lisensi dari negara bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan negara ini dari bencana. “Kami tegaskan secara umum untuk semua pihak, jangan main-main,” tambahnya. (H-3)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved