Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD, tegaskan bahwa pihaknya siap tindak tegas pelaku penyebab kebakaran hutan. Mahfud menambahkan setiap adanya hotspot maka kementerian akan langsung memberikan peringatan secara tegas. Pernyataan ini ia sampaikan di Rapat Koordinasi Khusus, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (28/7).
Mahfud mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah faktor penting dalam pengendalian kebakaran hutan. “Beberapa tahun lalu ketika kita ribut-ribut asap itu kadangkala hukum kita lemah, sudah kita tangkap malah dilepaskan di pengadilan,” ujarnya.
Baca juga: BMKG Ingatkan Ancaman Gempabumi dan Tsunami Selatan Jawa
Baca juga: Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di Sekolah
Mahfud menegaskan bahwa saat ini kementerian akan melakukan tindak tegas. Mahfud mengonfirmasi bahwa ia telah memastikan dengan pihak kejaksaan maupun pemerintah daerah perihal tindak tegas ini.
Dalam hal ini kementerian akan menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
“Saya tegaskan kepada koorporasi secara terbuka bahwa kami punya kewenangan untuk melakukan hukum administrasi negara, dimana dalam itu pemerintah boleh melakukan tindakan penghukuman,” ungkapnya. Hukum-hukum itu dapat berupa pencabutan izin, sanksi administrasi dan sebagainya.
Mahfud juga mengingatkan kepada pihak-pihak koorporasi yang memiliki lisensi dari negara bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan negara ini dari bencana. “Kami tegaskan secara umum untuk semua pihak, jangan main-main,” tambahnya. (H-3)
Awal 2026 yang seharusnya berada dalam periode musim hujan justru ditandai dengan lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di ekosistem gambut.
Hingga kini proses pemadaman karhutla terus dilakukan secara intensif.
BMKG deteksi 228 titik panas di Riau, sebagian besar di Bengkalis, menandakan potensi karhutla yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. BPBD Riau siaga darurat.
Bantuan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan signifikan titik panas di Provinsi Riau. Hingga Kamis pukul 07.00 WIB, jumlah hotspot tercatat mencapai 160 titik
Manggala Agni Daops Sumatera V/Dumai bersama TNI, Polisi, BPBD Kota Dumai, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga saat ini masih berupaya keras memadamkan karhutla seluas 2 hektare di Riau.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved