Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.
Sri Mulyani menyampaikan perjuangan saat ini belum usai. Khususnya untuk jajaran Kementerian Keuangan yang diharapkan untuk terus berjuang melawan covid-19.
"Itu sebabnya, pada saat terjadi pandemi, langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp75 triliun khusus untuk kesehatan dan penyelamatan masyarakat dari covid-19."
Penempatan dana itu dinilai perlu sesegera mungkin dilakukan untuk membantu likuiditas perbankan yang memberikan restrukturisasi kepada pelaku UMKM serta ultramikro terdampak covid-19.
Acuan postur APBN yang digunakan ialah pada Peraturan Presiden 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Pemohon menilai bahwa disahkannya Perppu No.1/2020 menjadi undang-undang terlalu cepat.
Dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Meskipun di salurkan secara langsung, lanjutnya, pemberian donasi tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang di sudah di tetapkan pemerintah.
Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan. Pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah selektif dalam memberikan PMN.
"Menteri Keuangan menyampaikan bahwa defisit neraca keuangan dalam struktur APBN 2020 sebesar Rp1.028,5 triliun, atau setara 6,27% dari PDB."
Anggota Komisi XI Misbakhun mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada perusahaan yang barang maupun jasanya dikonsumsi di Indonesia tersebut.
Pendanaan akan mendukung Indonesia untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.
Lokasi FWS yakni ruang kerja bersama (open space) pada aktivitas yang ada di lingkup kemenkeu, rumah ataupun tempat tinggal pegawai dan lokasi lain.
“Kenaikan iuran BPJS ini kurang sensitif perkembangan situasi, sebaiknya dikaji ulang. Kita lihat situasinya, 2,8 juta pekerja terancam PHK."
Jika tidak ada penyesuaian, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan semakin melebar pada tahun depan.
Presiden Jokowi dan kabinet terus melakukan sidang kabinet tiap pekan untuk melihat data mengenai masalah penyebaran virus ini,
Penempatan dana itu hanya dimaksudkan agar perbankan dapat menyalurkan kredit kepada debiturnya.
"Penggunaan anggaran dibagi ke dalam 4 kategori yakni belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja kementerian lembaga dan sektoral serta dukungan untuk pemerintah daerah."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved