Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat hingga April 2020 terjadi defisit sebesar Rp74,5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Besaran itu setara dengan 0,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Acuan postur APBN yang digunakan ialah pada Peraturan Presiden 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam postur tersebut penerimaan negara dipatok sebesar Rp1.706,9 triliun dan belanja Rp2.613,8 triliun.
"Ini adalah realisasi sampai dengan 30 April 2020. Kalau dilihat, pendapatan negara telah terkumpul Rp549,5 triliun, itu merupakan 31,2% dari target, targetnya adalah yang sesuai dengan Perpres 54/2020," tutur Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring, Rabu (20/5).
Ia mengatakan, pendapatan negara tersebut hanya tumbuh 3,2%. Melambatnya pertumbuhan pendapatan negara itu karena penerimaan di sektor perpajakan terkontraksi 0,9% atau senilai Rp434,3 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp114,5 triliun atau tumbuh 21,7% , lebih baik ketimbang tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp94,1 triliun.
Suahasil menerangkan turunnya penerimaan perpajakan sejatinya telah diprediksi oleh bendahara negara lantaran dikeluarkannya berbagai keringanan pajak dan surutnya perekonomian dalam negeri karena pandemi covid-19.
Baca juga : Airlangga : 75% Peserta Kartu Prakerja Mengaku Puas
"Bulan lalu, kami mengatakan masih bisa melihat possibility penurunan dari gerak ekonomi, yang berarti juga kemampuan kita dalam meng-collect pajak, kegiatan ekonomi berkurang, pajak yang terkumpul juga berkurang. Bulan ini juga kita lihat ada possibility di bulan ke depan akan ada perlemahan lagi," terangnya.
Sedangkan pada sisi belanja, lanjut Suahasil, terjadi pertumbuhan negatif 1,4%. Itu dikarenakan adanya kegiatan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi. Tercatat hingga April 2020 belanja negara sebesar Rp624,0 triliun, lebih rendah dibanding April 2019 sebesar Rp632,6 triliun.
Dengan begitu terdapat keseimbangan primer sebesar Rp18,4 triliun, pembiayaan anggaran sebesar Rp221,8 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp147,4 triliun.
"Ini untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah, kesiapsiagaan APBN jika diperlukan melakukan belanja yang sifatnya mendadak, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Kita perlu berjaga-jaga untuk memastikan selalu ada anggaran untuk kesehatan," pungkas Suahasil. (OL-7)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved