Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam kasus ini, tim penyelidik Kejagung sudah meminta keterangan kepada 78 orang
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasuruan Maryadi Idham Halid mengatakan, pihaknya mendapat pasokan minyak goreng langsung dari pabriknya.
Pada dasarnya, menurut Tulus, harga minyak goreng dipengaruhi oleh struktur pasar di sisi hulu sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus mengakui pihaknya belum memeriksa Indrasari dalam kasus tersebut.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakanpetani sawit Indonesia menyatakan dukungan dan apresiasi atas upaya yang dilakukan kejaksaan agung.
Kendati demikian, JAM-Pidsus Febrie Adriansyah belum bisa memastikan kapan Lutfi akan diperiksa
KSP pun memperingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan segala sesuatu yang bisa merugikan rakyat, seperti korupsi minyak goreng.
Adapun perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara dugaan korupsi bisa berbentuk potential loss maupun multiplier economic effect.
Indrasari Wisnu Wardhana diduga mendapat sejumlah uang dari beberapa perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) atas terbitnya persetujuan ekspor (PE)
Sejauh ini, baru tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik dengan menersangkakan para pengurusnya. Febrie menyebut kemungkinan bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam kasus kelangkaan minyak goreng.
Sejauh ini, negara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp14 triliun buntut dari peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
PB HMI mendesak Pemerintah untuk mencabut izin ekspor CPO bagi perusahaan yang telah terbukti secara hukum melakukan tindakan korupsi.
Pemeriksaan dilakukan terkait perkara dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 sampai 2021.
Kejagung menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng.
Menurut dia, dengan adanya pengungkapan kasus tersebut, maka bisa menjadi peringatan pada mafia minyak goreng lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
JAM-Pidsus telah menetapkan empat orang sebagai trsangka, salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Indrasari diketahui memiliki tiga tanah dan bangunan senilai Rp3,350 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Tangerang Selatan, dan Bogor.
Selain Indrasari, penyidik juga menersangkakan tiga orang swasta, yakni SMA, MPT, dan PT.
Ketut menduga penerbitan eskpor itu diberikan atas adanya gratifikasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved