Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BANTUAN langsung tunai (BLT) minyak goreng yang diberikan pemerintah ke masyarakat imbas kelangkaan dan kenaikan harga di Tanah Air berpotensi dibebankan ke para tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Ini dimungkinkan karena kerugian perekonomian negara menimbulkan multiplier effect.
Celah itu saat ini sedang dipikirkan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung. Demikian disampaikan Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi saat ditemui di Kompleks Kejagung.
"Adanya multiplier effect kan sehingga negara tuh mengambil aksi, misalnya harus mengeluarkan dari APBN atau BLT," ujarnya, Selasa (19/4) malam.
Menurut Supardi, upaya tersebut bisa dilakukan untuk memurnikan pengeluaran negara dampak dari perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode Januari 2021 sampai Maret 2022.
Sejauh ini, negara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp14 triliun buntut dari peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Angka itu berasal dari subsidi minyak goreng curah sebesar Rp7,6 triliun dan anggaran BLT minyak goreng sebesar Rp6,4 triliun.
"Nanti kita konstruksikan, bisa enggak nanti itu kita tarik menjadi upaya pengembalian kembali, memurnikan kembali, nanti kita lihat konstruksinya," jelas Supardi.
Baca juga: Presiden: Usut Tuntas Korupsi Minyak Goreng
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan empat tersangka dalam perkara tersebut. Salah satu tersangka merupakan pejabat negara eselon I, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Adapun tiga tersangka lainnya adalah pihak swasta, yaitu Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
JAM-Pidsus Febrie Adriansyah mengungkap para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman penjara dalam beleid itu adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam keadaan tertentu, pelaku juga bisa dijatuhi hukuman mati.(OL-5)
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara simbolis melepas ekspor bus perdana dari Karoseri Laksana, Kabupaten Semarang, ke Sri Lanka pada Rabu (2/7)
KEK Industropolis Batang menutup semester pertama 2025 dengan membukukan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun. Angka itu diperoleh dari masuknya dua tenant strategis.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved