Selasa 19 April 2022, 16:17 WIB

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng

MI/MOHAMAD IRFAN
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana usai diperiksa KPK terkait kasus kuota impor ikan.

 

PENYIDIKAN kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, di Kejaksaan Agung memulai babak baru. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung menetapkan seorang pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan sebagai tersangka.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Jakarta, menyebut pejabat yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan berinisial IWW. Inisial itu merujuk nama Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Indrasari, penyidik juga menersangkakan tiga orang swasta, yakni SMA, MPT, dan PT. SMA merujuk nama Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group. Inisial MPT adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Adapun PT merujuk nama Picare Tagore selaku General Manager PT Musim Mas.

"Pengungkapan perkara ini diawali dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," kata Burhanuddin, Selasa (19/4).

Baca juga: Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Suap Izin Ekspor CPO

Setelah memeriksa 19 saksi, ahli, dan mendalami 596 dokumen maupun surat terkait, penyidik menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Dalam proses penyidikan, jajaran Gedung Bundar menyimpulkan adanya permufakatan atas dikeluarkannya perizinan ekspor ke para perusahaan eksportir.

"Yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO/RDB (refined, bleached, deodorized) tidak sesuai dengan harga dalam negeri atau DPO (domestic market obligation) dan tidak mendistribusikan CPO sesuai DMO (domestic market obligation) yaitu 20%," jelas Burhanuddin.

Kebijakan pemerintah seperti DPO dan DMO tersebut dinilai strategis dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah mengatakan, kegiatan beberapa perusahaan eksportir telah melawan hukum melalui kerja sama dengan salah satu pejabat di Kemendag.

Menurut Febrie, para tersangka disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara itu diarahkan kepada pembuktian kerugian perekonomian negara.

Setelah ditetapkan, para tersangka langsung ditahan selama 20 hari. Indrasari dan Master ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, sedangkan Stanley dan Picare ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Formappi Sebut Respon DPR Lamban pada Kasus Tewasnya Brigadir J

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:55 WIB
Albert menjelaskan sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar kasus...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Berkoalisi dengan Gerindra, Cak Imin Ingin Rebut Kekuasaan di 2024

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:07 WIB
"Terutama insyaAllah 2024 kita akan rebut kekuasaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia," ungkap Cak...
MI/Ramdani

Pengamat : Prabowo Raih Keuntungan Elektoral dari PKB

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:04 WIB
Sebagai mesin politik, PKB memiliki infrastruktur yg bisa menjadi variabel komplementer buat Prabowo, mengingat basis NU di dua pemilu lalu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya