Berita Terbaru Izin Tambang Hari Ini

Greenpeace Ingatkan Ada 3 Izin Tambang Raja Ampat yang Berpotensi Aktif Kembali Lewat Gugatan Pengadilan 

Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.

Walhi Minta Pemerintah Lakukan Review Regulasi Izin Tambang di Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.

Jatam: Ada Standar Ganda Pemerintah dalam Urusan Tambang di Pulau Kecil

KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.

PT Gag Nikel Berencana Perpanjangan Izin Operasional setelah 2038

PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

PKS Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Izin Tambang Nikel Raja Ampat

KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.

Walhi: Tambang di Raja Ampat Gambaran Kegagalan Pemerintah Lindungi Pesisir dan Pulau Kecil

MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.

Ini Potensi Pidana pada Tambang Nikel di Raja Ampat

Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat memicu kritik dari masyarakat sipil. Selain mencemari lingkungan, juga berpotensi melanggar ketentuan pidana korupsi.

Berkaca dari Raja Ampat, Legislator Dukung Pemerintah Tertibkan Izin Tambang di Papua

KASUS pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas industri tambang nikel memicu banyak pihak untuk angkat suara, termasuk dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas.

Komisi XII DPR RI: Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Harus Dievaluasi Menyeluruh

PEMBERIAN izin tambag di Raja Ampat, Papua Barat Daya, disebut harus dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dianggap sebagai hal yang tidak bisa ditawar untuk dilakukan.

Rencana Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi Dikritik

Rencana yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) itu merupakan upaya pemerintah mengooptasi perguruan tinggi

Puan Ingatkan soal Partisipasi Bermakna di Tengah Isu Kampus Dapat Izin Tambang

Salah satu poin revisi UU Minerba dari Baleg adalah mengusulkan agar IUP tidak hanya diberikan kepada organisasi masyrakat keagamaan

Tebar Izin Tambang, Komitmen Transisi Energi Pemerintah Dipertanyakan

REVISI UU perubahan ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menimbulkan pertanyaan tentang komitmen global transisi energi Pemerintah Indonesia.

Awang Faroek Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan di KPK

Mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Konsesi Tambang dan Ideologi Muhammadiyah

FENOMENA akhir-akhir ini membuat mata publik tertuju kepada Muhammadiyah.

LDII Masih Kaji Tawaran Kelola Tambang

KETUA Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso mengatakan lembaganya tidak terburu-buru mengambil tawaran mengelola tambang dari pemerintah

Pelaku Penambangan Ilegal di Kalimantan Timur Terancam 15 Tahun Penjara

Keberhasilan operasi ini merupakan kerja bersama antar penegak hukum dan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan

Muhammadiyah Mengadang Pemburu Kekuasaan dan Kerakusan

TELAH lama kekuasaan diperebutkan. Bahkan, demi kekuasaan, orang rela mati menumpahkan darah sahabat-sahabatnya.

Menghadap Presiden, PBNU Bahas Konsesi Tambang 26 ribu Hektare

Izin usaha pertambangan (IUP) untuk NU telah terbit, PBNU berharap akan bisa mulai beroperasi mengelola area tambang tersebut pada Januari 2025.

Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan izin pengelolaan tambang ormas keagaaman yang diajukan PBNU sudah tuntas. PBNU menjadi ormas pertama yang melengkapi persyaratan.

Sidang Perdana Harvey Moeis

 Sidang Perdana Harvey Moeis

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia