Puan Ingatkan soal Partisipasi Bermakna di Tengah Isu Kampus Dapat Izin Tambang

KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan soal pentingnya meaningful participation alias partisipasi bermakna dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Menurutnya, pembahasan revisi UU tersebut telah melalui mekanisme rapat pimpinan di DPR.

"Nanti akan dilakukan participation meaningful. Kita minta supaya teman-teman yang ada di Baleg membuka, apa namanya, mendapatkan masukan dari luar," kata Puan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (24/1).

Hal itu disampaikan Puan di tengah rencana memberikan perguruan tinggi izin usaha pertambangan (IUP) lewat revisi UU Minerba. Menurut Puan, partisipasi bermakna itu juga akan diejawantahkan dengan mengundang narasumber dari kampus dalam pembahasan revisi beleid tersebut.

Baca juga : Mega Dihadiahi Anggrek, Puan Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo

"Kita membuka diri untuk menerima masukan dari kampus dan kampus kita undang untuk datang ke sini dan narasumber-narasumber juga kita minta untuk memberi masukannya," jelas Puan.

Lebih lanjut, ia membantah bahwa masuknya revisi UU Minerba sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-11, Kamis (23/1) bukanlah hal yang tiba-tiba. Puan menegaskan pembahasan rencana revisi UU Minerba sudah dilakukan sebelumnya dengan pihak pemerintah.

"Kami dengan pemerintah bersepakat untuk melaksanakan hal tersebut, membuka diri untuk menerima masukan dan datang untuk mendapatkan masukan-masukan," tandasnya.

Baca juga : Pemerintah belum Bahas Wacana Pemberian Izin Tambang untuk Kampus

Salah satu poin revisi UU Minerba dari Baleg adalah mengusulkan agar IUP tidak hanya diberikan kepada organisasi masyrakat keagamaan, tapi juga perguruan tinggi dan UMKM. Baleg mendorong agar pemberian IUP dilakukan untuk mempercepat hilirisasi yang menjadi program pemerintah Prabowo Subianto.

"Tidak ada kata lain, harus dipercepat karena harus ada pencapaian. Tujuan yang lebih cepat untuk sweasembada energi (adalah) hilirisasi," kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. (J-2)