Berita Terbaru ICW Hari Ini

Indriyanto Pastikan Presiden Bisa Tunjuk Langsung Dewas KPK

"Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kan seperti itu, pertama kali ditunjuk langsung oleh presiden, setelahnya baru, misalnya ada periode kedua itu harus lewat panitia seleksi."

Ini Alasan ICW Tidak Sreg Dengan Indriyanto Seno Adji

ICW kurang sreg dengan penunjukkan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekam jejak Indriyanto dinilai kurang baik.

ICW Minta Presiden Batal Lantik Indriyanto Jadi Dewas KPK

ICW menilai penunjukkan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyalahi aturan dan presiden harus membatalkan keputusannya.

Koalisi LSM Sebut Pemerintah Abaikan Vaksinasi Kelompok Prioritas

Di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin itu, pemberian nyatanya lebih banyak diberikan kepada mereka yang bukan kelompok rentan.

ICW Nilai Penyuap Juliari Pantas Dihukum Penjara di Atas 10 Tahun

ICW menyayangkan jaksa penuntut umum (JPU) hanya meminta hakim menjatuhi hukuman ke Ardian dan Harry dengan pidana penjara empat tahun.

Jubir KPK Bantah Data ICW Soal Kinerja Lembaganya

Ali mengatakan data yang dipakai ICW tersebut hanya berasal dari data publikasi KPK bidang penindakan pada semester pertama pada Juni 2020.

ICW Ragukan Profesionalitas Penanganan Korupsi Kejaksaan

Ketidakprofesionalan itu dinilai ada saat Kejaksaan Agung menolak memberikan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada KPK.

ICW: Kejaksaan Agung Juara Selamatkan Kerugian Negara pada 2020

Sepanjang 2020, Korps Adhyaksa menangani 259 kasus rasuah di Indonesia. Kejaksaan juga sudah menetapkan 505 tersangka kasus korupsi sepanjang 2020.

Sangat Buruk, Hanya 444 Kasus Korupsi yang Ditindak Sepanjang 2020

Berkaca dari hal tersebut, tidak mengherankan jika capaian indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan dari skor

Lucas Bebas, KPK Pertanyakan Komitmen Mahkamah Agung

KPK menilai putusan bebas terhadap Pengacara Lucas di tingkat Peninjauan Kembali (PK) melukai rasa keadilan

Berkaca Vonis Joko Tjandra, ICW Desak Revisi UU Tipikor

ICW mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

ICW Minta KPK Terlibat dalam Kasus Djoko Tjandra

ICW yakin ada penyelenggara negara yang bisa diusut KPK dalam kasus ini. Pasalnya, kata Kurnia, pengurusan fatwa MA tidak bisa dilakukan oleh orang biasa.

ICW: KPK Terburu-Buru Hentikan Kasus Sjamsul Nursalim dan Istrinya

ICW nilai KPK terburu-buru menghentikan kasus itu tanpa memeriksa pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Keputusan KPK Hentikan Perkara SKL BLBI Dinilai Terlalu Dini

ICW mengatakan semestinya KPK terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari Sjamsul atau pun Itjih untuk kemudian melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara ini.

ICW Kritik Ketua KPK Terkait Program Penyuluhan Koruptor

ICW mengkritik langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang menggelar sosialisasi pencegahan korupsi kepada para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung.

ICW Kecewa RUU Perampasan Aset Tidak Masuk Prolegnas

RUU tersebut menjadi suplemen penting untuk menunjang aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

KPK Diminta Periksa Sekjen KKP Soal Kasus Benih Lobster

"ICW mendesak agar KPK segera memanggil seluruh pihak yang disebutkan, termasuk Sekjen KKP Antam Novambar."

ICW: Jadi Mafia Peradilan, Nurhadi Layak Dihukum Seumur Hidup

Selain vonis seumur hidup, Kurnia juga menyebut hakim seharusnya menjatuhi denda Rp1 miliar dan merampas seluruh aset hasil kejahatan yang dikuasai Nurhadi.

ICW: Brigjen Pras dan Irjen Napoleon Layak Divonis Seumur Hidup

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte layak untuk divonis seumur hidup oleh hakim

ICW : Tuntutan Jaksa ke Joko Tjandra Masih Rendah

Peran sentral Joko Tjandra dalam perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) cenderung dinafikan.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia