ICW Ragukan Profesionalitas Penanganan Korupsi Kejaksaan

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memberikan rapor baik dalam penanganan rasuah yang dilakukan oleh kejaksaan sepanjang 2020. Namun, profesional kejaksaan dalam menangani kasus sedikit diragukan.

"Pada kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) diduga tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata peneliti ICW Wana Alamsyah melalui telekonferensi di Jakarta, Minggu (18/4).

Ketidakprofesionalan itu dinilai ada saat Kejaksaan Agung menolak memberikan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan kode untuk meminta kasus itu beberapa kali.

Baca juga: ICW: Kejaksaan Agung Juara Selamatkan Kerugian Negara pada 2020

Kejaksaan seharusnya memberikan kasus itu ke KPK sebagai tindakan profesional. Pasalnya, kata Wana, kasus rasuah yang dilakukan Pinangki akan terlihat lebih independen saat ditangani KPK.

Ketidakprofesionalan juga dinilai dari adanya dugaan beberapa kantor kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Padahal, sudah tugas Korps Adhyaksa untuk menangani kasus tersebut.

"Artinya, Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap kejaksaan yang terbukti tidak bekerja," ujar Wana.

Data itu didapat ICW usai merangkum informasi di kanal resmi kejaksaan dan beberapa media massa. Seluruh data yang dikumpulkan untuk dilakukan analisa deskriptif. (OL-1)