Senin 19 April 2021, 09:54 WIB

ICW Ragukan Profesionalitas Penanganan Korupsi Kejaksaan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
ICW Ragukan Profesionalitas Penanganan Korupsi Kejaksaan

ANTARA/Reno Esnir
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari.

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memberikan rapor baik dalam penanganan rasuah yang dilakukan oleh kejaksaan sepanjang 2020. Namun, profesional kejaksaan dalam menangani kasus sedikit diragukan.

"Pada kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) diduga tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata peneliti ICW Wana Alamsyah melalui telekonferensi di Jakarta, Minggu (18/4).

Ketidakprofesionalan itu dinilai ada saat Kejaksaan Agung menolak memberikan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan kode untuk meminta kasus itu beberapa kali.

Baca juga: ICW: Kejaksaan Agung Juara Selamatkan Kerugian Negara pada 2020

Kejaksaan seharusnya memberikan kasus itu ke KPK sebagai tindakan profesional. Pasalnya, kata Wana, kasus rasuah yang dilakukan Pinangki akan terlihat lebih independen saat ditangani KPK.

Ketidakprofesionalan juga dinilai dari adanya dugaan beberapa kantor kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Padahal, sudah tugas Korps Adhyaksa untuk menangani kasus tersebut.

"Artinya, Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap kejaksaan yang terbukti tidak bekerja," ujar Wana.

Data itu didapat ICW usai merangkum informasi di kanal resmi kejaksaan dan beberapa media massa. Seluruh data yang dikumpulkan untuk dilakukan analisa deskriptif. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Prabowo Menyatakan Siap untuk Kembali Nyapres di 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:57 WIB
Prabowo menyebut akan menunggu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada Sabtu...
Ist

KPU Didesak Beri Sanksi Parpol yang Catut Nama 98 Anggota KPUD

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:55 WIB
Parpol harus profesional, kemudian menjaga integritas dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Mahfud MD: Skenario Kasus Brigadir J Sudah Berhasil Dibalik

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:51 WIB
Mahfud menjelaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinilai cepat, mengingat kasus tersebut yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya