Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut NU, usulan biaya haji sebesar Rp42,4 juta cukup murah, karena mendapatkan subsidi dari dana optimalisasi haji yang dikelola BPKH.
Tidak dipersyaratkannya penggunaan masker di lokasi-lokasi terbuka meskipun tetap disyaratkan di lokasi tertutup.
Total BPIH per jamaah adalah Rp83 juta namun yang perkiraan yang perlu dibayarkan jamaah sekitar Rp42,4 juta. Sehingga kenaikan beban jamaah dari tahun 2020 sekitar 20,5%.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa Panja Haji DPR RI akan terbang ke Arab Saudi untuk memastikan keberangkatan haji jamaah Indonesia.
Lisda Hendrajoni dan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya memahami kondisi masyarakat yang ekonominya cukup terpukul karena krisis pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi ibadah haji 1443 H/2022 M dapat terlaksana karena beberapa tahun terakhir sempat tidak terlaksana karena pandemi covid-19.
PEMERINTAH Arab Saudi telah mencabut beberapa peraturan terkait protokol kesehatan covid-19, diantaranya tidak diberlakukannya karantina dan aturan tes PCR bagi para pendatang.
Hilman Latief mengatakan saat ini pihaknya telah mengirimkan delegasi ke Arab Saudi guna menunggu keputusan resmi terkait ibadah ke tanah suci.
Usulan kenaikan Rp45 juta untuk biaya perjalanan ibadah haji masih belum tepat serta memberatkan para calon jemaah.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Quomas mengatakan, kepastian penyelenggaraan haji menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.
Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat dan menyudutkan pemerintah dari sisi kebijakan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah merekrut dan melatih 1.827 orang untuk menjadi petugas lapangan kesehatan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
Yaqut mengatakan hingga saat ini otoritas Arab Saudi belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi.
Pedoman persiapan protokol kesehatan (prokes) haji 1443 H/2022 M terus disosialisasikan, meskipun belum ada kepastian pemberangkatan jemaah.
Pemerintah kini memiliki waktu empat bulan untuk memberangkatkan keloter pertama jamaah untuk ibadah haji, namun hingga kini kepastian pemberangkatan haji masih belum pasti.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022.
Masa tunggu yang terus bertambah, tidak berbanding lurus dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan untuk berhaji. Untuk itu perlu solusi yang memudahkan jemaah dan perbaikan pelayanan.
Dengan kolaborasi antara Gradana dan Alif, masyarakat dapat melakukan pengajuan fasilitas PPH AlHajj secara digital.
"Ya kita harapkan seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya, itu di Desember. Biasanya di pertengahan atau akhir Desember ya, kita harapkan bisa begitu,"
Yaqut mengatakan rombongan Kementerian Agama bersama sejumlah anggota DPR RI telah bertemu dengan pejabat Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan haji dan umrah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved