Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menegaskan ada tidaknya penyelenggaraan haji 1443 H/ 2022 M sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Hingga kini Pemerintah Indonesia masih menunggu kabar dari Pemerintah Arab Saudi.
Diketahui sesuai asumsi normal dan perkiraan jadwal pemberangkatan kloter pertama haji 1443 H/ 2022 M pada 5 Juni 2022 atau 4 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah.
Baca juga: Kiat Membuat Esai Agar Lebih Berpeluang Raih Beasiswa
"Sehingga ibadah haji 1443 H/ 2022 M masih tersisa waktu 2 bulan 10 hari. Mengingat ruang lingkup pelayanan yang begitu luas maka waktu tersisa sangat terbatas," kata Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Mengenai BPIH Tahun 1443 H/2022 M dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/3).
Selain itu, mengingat hingga hari ini kepastian haji belum juga didapat dan apabila pada akhirnya kuota yang diperoleh tidak mencapai 100% maka Kemenag akan menghitung ulang usulan komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H/ 2022 M.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa Panja Haji DPR RI akan terbang ke Arab Saudi untuk memastikan keberangkatan haji jamaah Indonesia.
"Kami juga merencanakan berangkat ke Arab Saudi tanggal 23 Maret ini Panja bisa berangkat ke sana untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji dengan persiapan yang telah ditentukan," ujarnya.
Selain itu Komisi VIII DPR RI akan memanggil pihak maskapai untuk membicarakan biaya penerbangan jamaah haji 1443 H/ 2022 M sebagai imbas dari invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan harga minyak melambung tinggi.
"Ini berimplikasi pada tiket maskapai, Komisi VIII akan mengundang seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Flynas, Citilink jadi kita coba elaborasi lagi," kata Ace Hasan.
BPIH tanggal 11 April 2022 sehingga diharapkan sudah ada kepastian dari izin ibadah haji termasuk kepastian pencairan anggaran dari Kementerian Agama dalam persiapan ibadah haji tahun ini. (OL-6)
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Kamis 12 Maret 2026. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI terbaru.
Fokus utama perlindungan mencakup 10,4 juta siswa Madrasah, 3,3 juta santri pesantren, serta puluhan ribu siswa sekolah keagamaan dari berbagai agama.
Menag menekankan, pengurus Baznas selaku amil harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat dalam penetapan ashnaf atau golongan penerima zakat.
Pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng akan dilakukan kick-off Program Masjid Ramah Pemudik dan Ekspedisi Masjid Indonesia.
Selain dengan BNPT, Komdigi telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program PIP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved