Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DIRJEN Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menegaskan ada tidaknya penyelenggaraan haji 1443 H/ 2022 M sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Hingga kini Pemerintah Indonesia masih menunggu kabar dari Pemerintah Arab Saudi.
Diketahui sesuai asumsi normal dan perkiraan jadwal pemberangkatan kloter pertama haji 1443 H/ 2022 M pada 5 Juni 2022 atau 4 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah.
Baca juga: Kiat Membuat Esai Agar Lebih Berpeluang Raih Beasiswa
"Sehingga ibadah haji 1443 H/ 2022 M masih tersisa waktu 2 bulan 10 hari. Mengingat ruang lingkup pelayanan yang begitu luas maka waktu tersisa sangat terbatas," kata Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Mengenai BPIH Tahun 1443 H/2022 M dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/3).
Selain itu, mengingat hingga hari ini kepastian haji belum juga didapat dan apabila pada akhirnya kuota yang diperoleh tidak mencapai 100% maka Kemenag akan menghitung ulang usulan komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H/ 2022 M.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa Panja Haji DPR RI akan terbang ke Arab Saudi untuk memastikan keberangkatan haji jamaah Indonesia.
"Kami juga merencanakan berangkat ke Arab Saudi tanggal 23 Maret ini Panja bisa berangkat ke sana untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji dengan persiapan yang telah ditentukan," ujarnya.
Selain itu Komisi VIII DPR RI akan memanggil pihak maskapai untuk membicarakan biaya penerbangan jamaah haji 1443 H/ 2022 M sebagai imbas dari invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan harga minyak melambung tinggi.
"Ini berimplikasi pada tiket maskapai, Komisi VIII akan mengundang seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Flynas, Citilink jadi kita coba elaborasi lagi," kata Ace Hasan.
BPIH tanggal 11 April 2022 sehingga diharapkan sudah ada kepastian dari izin ibadah haji termasuk kepastian pencairan anggaran dari Kementerian Agama dalam persiapan ibadah haji tahun ini. (OL-6)
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved