Berita Terbaru Hukum Adat Hari Ini

Pemerintah Dan DPR Diminta Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Masyaraat Hukum Adat

PARA raja dan sultan yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mendorong pemerintah dan DPR RI untuk secepatnya menuntaskan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU.

Masyarakat Hukum Adat Nagari Koto Besar Raih Terbaik III Nasional Wana Lestari 2021

Apresiasi Wana Lestari merupakan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha

NasDem Ingin RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Diparipurnakan

WAKIL Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menyebutkan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah satu tahun lebih diselesaikan di Baleg.

RUU Masyarakat Hukum Adat Harusnya Diprioritaskan

RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan PRT adalah RUU dengan status usulan DPR dan sudah selesai dilakukan pengharmonisasian, dan pembulatan dan pemantapan konsepsi di Baleg.

RUU Masyarakat Hukum Adat Seharusnya Jadi Prioritas untuk Dibahas

Dia menegaskan RUU Perlindungan PRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat sudah dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Karena semua syarat sudah terpenuhi

Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kian Nyata 

Dalam pengelolaan hutan masyarakat harus dilibatkan secara aktif, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus dirangkul dalam bentuk perhutanan sosial.

Peran Hukum Adat Cegah Perkawinan Anak di Suku Boti

Praktik perkawinan anak juga lekat dengan perceraian, kemiskinan, KDRT dan berbagai persoalan lainnya.

NasDem Konsisten Perjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dirasa penting sebagai payung hukum kepentingan masyarakat adat yang sering terabaikan bahkan terdiskriminasi.

NasDem Konsisten Kawal RUU PPRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ali, RUU MHA penting untuk disahkan karena berisi mengenai jaminan pelindungan, pengakuan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. 

Dorong Payung Hukum Komprehensif Masyarakat Hukum Adat

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah yang juga menjadi pengusul RUU RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU itu saat ini sudah disepakati di Badan Legislasi DPR.

Fondasi untuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum ada itu lebih dulu ada sebelum ada Indonesia. Indonesia terdiri atas keragaman adat dan budaya. Maka hak konstitusionalnya harus dijamin

60% Subtansi RUU Masyarakat Hukum Adat Bermasalah

Yang paling mendasar lagi adalah adanya evaluasi masyarakat adat setelah 10 tahun.

RUU Masyarakat Hukum Adat Masuki Tahap Harmonisasi

Saat ini pemerintah pusat dan daerah juga enggan memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat sehingga terjadi konfl ik agraria.

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

Beberapa peraturan perundangan telah menyatakan dan mengakui keberadaan masyarakat ada, namun belum semua hak mereka terpenuhi.

Baleg Komit Segera Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Di tengah pandemi, Baleg sedang fokus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Pemda Didorong Beri Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Saat ini, pemerintah telah menetapkan 50 buah kawasan hutan adat di Indonesia dengan luas wilayah 24.674 ha.

Menteri Siti Nurbaya : Presiden Menyayangi Masyarakat Hukum Adat

Presiden Jokowi berhalangan hadir pada Perayaan 20 Tahun  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena tengah berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting