60% Subtansi RUU Masyarakat Hukum Adat Bermasalah

PEMERINTAH diharapkan betul mau bekerja sama dengan legislatif dalam membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang menjadi inisiatif DPR  telah dibahas di Badan Legislasi DPR beberapa waktu lalu.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi mengapresiasi kerja keras para wakil rakyat tersebut yang sudah mengalami kemajuan proses  dari sebelumnya.

"Kami sangat apresiasi dalam prosesnya ini sudah ada kemajuannya tapi secara proses juga akan sama saja jika pemerintah yang sangat berkepentingan ini tidak mau bekerja sama," jelasnya.

Rukka yang dihubungi, Sabtu (5/9) merinci secara substansi RUU tersebut 60% masih menuai permasalahan di antaranya tidak ada lembaga khusus yang menjamin terlaksananya amanat undang-undang tersebut nantinya.

"Misalnya tidak secara tegas menerangkan kelembagaan untuk mengurus dan meimplementasikan. Usulan kami ada Komnas adat yang langsung berada di bawah presiden lalu perlindungan perempuan adat karena masyarakat adat mengalami reformasi," ungkapnya.

Masalah mendasar lainnya sambung dia yakni adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun. Kebijakan tersebut dinilai aneh karena negara tidak bisa melakukan intervensi atas status masyarakat adat.

"Yang paling mendasar lagi adalah adanya evaluasi masyarakat adat setelah 10 tahun. Masyarakat adat ada sebelum ada negara jadi tidak bisa pemerintah mencabut status masyarakat adat mereka. Sedangkan masyarakat adat bisa kehilangan statusnya," cetusnya.

Dia juga mengkritisi dua pemerintah dua periode lalu yang tidak mau bekerja sama dalam  mewujudkan kepastian hukum masyarakat adat dengan menciptakan undang-undang yang ideal.

"Dalam prosesnya dua periode sebelumnya pemerimntah menolak kerja sama. Artinya jaminan pemerintah untuk mau bekerja sama itu penting kalau tidak maka akan sama saja seperti sebelumnya. Padahal ini untuk kepentingan pemerintah juga dengan harus ada undang-undang yang ideal," tandasnnya. (OL-4)