Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) di parlemen. Pengesahan RUU MHA dirasa penting sebagai payung hukum kepentingan masyarakat adat yang sering terabaikan bahkan terdiskriminasi.
"Kita perlu dasar hukum bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan, perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Mari kita berjuang bersama untuk RUU MHA ini," ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/3).
Martin melanjutkan, pengesahan RUU MHA membutuhkan dukungan publik secara luas. NasDem telah memperjuangkan RUU ini dengan menjadi fraksi pengusul untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Usaha NasDem membuahkan hasil dengan dimasukannya RUU MHA ke Prolegnas Prioritas 2021.
"Perlunya dukungan yang lebih luas dari seluruh kelompok politik dan kelompok masyarakat," kata Martin.
Martin menjelaskan, perjuangan Fraksi NasDem dalam meloloskan RUU MHA merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Surya Paloh menekankan agar fraksi NasDem terus memperjuangkan RUU MHA tersebut.
"Bapak Surya Paloh dalam berbagai kesempatan menegaskan dan memerintahkan kami fraksi Partai NasDem untuk terus memperjuangkan RUU MHA ini," ucap Martin.
Terpisah, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa RUU MHA diperlukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat adat. RUU MHA dapat digunakan sebagai pertahanan identitas masyarakat adat yang ada di Indonesia dari gempuran modernitas.
"Masyarakat adat itu sudah eksis jauh sebelum hadirnya sebuah negara. Kemudian menjadi tugas negara, ketika hadir yaitu melindungi dan mempertahankan adat-istiadat itu sendiri," ungkap Willy. (Uta/OL-09)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan alasan Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved