Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
FRAKSI Partai NasDem konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) di parlemen. Pengesahan RUU MHA dirasa penting sebagai payung hukum kepentingan masyarakat adat yang sering terabaikan bahkan terdiskriminasi.
"Kita perlu dasar hukum bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan, perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Mari kita berjuang bersama untuk RUU MHA ini," ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/3).
Martin melanjutkan, pengesahan RUU MHA membutuhkan dukungan publik secara luas. NasDem telah memperjuangkan RUU ini dengan menjadi fraksi pengusul untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Usaha NasDem membuahkan hasil dengan dimasukannya RUU MHA ke Prolegnas Prioritas 2021.
"Perlunya dukungan yang lebih luas dari seluruh kelompok politik dan kelompok masyarakat," kata Martin.
Martin menjelaskan, perjuangan Fraksi NasDem dalam meloloskan RUU MHA merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Surya Paloh menekankan agar fraksi NasDem terus memperjuangkan RUU MHA tersebut.
"Bapak Surya Paloh dalam berbagai kesempatan menegaskan dan memerintahkan kami fraksi Partai NasDem untuk terus memperjuangkan RUU MHA ini," ucap Martin.
Terpisah, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa RUU MHA diperlukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat adat. RUU MHA dapat digunakan sebagai pertahanan identitas masyarakat adat yang ada di Indonesia dari gempuran modernitas.
"Masyarakat adat itu sudah eksis jauh sebelum hadirnya sebuah negara. Kemudian menjadi tugas negara, ketika hadir yaitu melindungi dan mempertahankan adat-istiadat itu sendiri," ungkap Willy. (Uta/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved