Berita Terbaru Hidayat Nur Wahid Hari Ini

Wakil Ketua MPR Usul Kampung Haji Dilengkapi Rumah Sakit

Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik usulan kampung haji Indonesia di Mekkah. Ia berharap itu dilengkapi fasilitas rumah sakit 

Hidayat Nur Wahid Usul BP Haji Setingkat Kementerian, Diatur di Revisi UU Haji

BADAN Penyelenggara (BP) Haji diusulkan ditingkatkan menjadi kementerian. Nantinya hal itu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).

Wakil Ketua MPR Tunggu Undangan Bahas Surat Pemakzulan Gibran

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka

Palestine Festival Harmonisasi Seni dan Kemanusiaan

Hidayat Nur Wahid menuturkan, Palestine Festival Bersama Adara Relief International jadi momentum untuk mengajak masyarakat melihat lebih dalam sisi kehidupan Palestina, 

Wakil Ketua MPR: Santri juga harus Terima Makan Bergizi Gratis

Para santri dan seluruh pelajar di sekolah-sekolah keagamaan harus dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.  

Saatnya Umat Islam Miliki Rencana Strategi Pembebasan Al-Aqsa

UMAT Islam di dunia sudah saatnya memiliki strategi pembebasan Al-Aqsa dari pendudukan Israel saat ini. Strategi pembebasan dimulai dengan persiapan memperkuat ilmu pengetahuan.

PKS Janji Kembalikan DKI Jakarta ke Era Kepemimpinan Anies Baswedan

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

MPR RI Kecam Sikap Israel Tolak Kemerdekaan Palestina

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengecam keras resolusi Knesset (parlemen Israel) yang menolak pembentukan negara Palestina.

PKS Klaim Anies Sambut Baik Dipasangkan dengan Sohibul

Anies Baswedan diklaim nyaman dengan Sohibul Iman.

Rencana Bansos bagi Keluarga Pelaku Judi Online Dikritik Hidayat Nur Wahid

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritisi rencana pemerintah memberikan bansos kepada keluarga terdampak pelaku judi online.

PKS Husnuzan Prabowo tak akan Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Wakil Ketua Mejelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, tak akan menandatanganiKeppres terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN

Selaras Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Adanya pelonggaran kebijakan tersebut, menurut Hidayat Nur Wahid, masyarakat kini bisa melaksanakan umrah secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab.

Putusan MKMK akan Tentukan Muruah dan Kepercayaan Masyarakat pada MK

Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid berharap agar putusan MKMK ini dapat menyelamatkan muruah kehidupan berkonstitusi, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK

PKS: KPK Jangan Jadi Alat Pesanan Politik

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jadi alat pesanan politik, khususnya menjelang Pemilu 2024.

Pengelolaan Bonus Demografi Harus Dimulai dari Pembangunan Keluarga

WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bonus demografi yang dicapai Indonesia pada 2045 harus dimulai dengan pembangunan keluarga.

Wakil Ketua MPR Minta Kawal Terus Proses Evakuasi WNI di Sudan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, proses evakuasi tersebut harus terus dikawal sampai tibanya para WNI di Tanah Air dengan selamat.

Mahasiswa Polbangtan Kementan Lakukan Audiensi ke MPR RI

Mentan Syahrul Yasin Limpo meyakini melalui pendidikan vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] akan hadir para petani milenial yang berkualitas.

PKS Rencanakan Deklarasi Bakal Capres Anies Baswedan Lebih Cepat

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengakui jadwal deklarasi Koalisi Perubahan akan dilaksanakan bulan ini.

Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat Kilat

Zainal mengaku tidak bisa memercayai sikap partai politik saat ini yang terkesan menolak amendemen konstitusi. Sikap partai politik dapat berubah 180 derajat ketika ditumpangi kepentingan.

PKS: Amendemen UUD Ramai di Luar MPR

PKS sejak periode lalu menilai PPHN dihadirkan melalui UU saja tidak perlu amendemen.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia