Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berprasangka baik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, tak menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keppres tersebut belum diterbitkan hingga saat ini.
"Apakah presiden terpilih akan menandatangani Keppres memindahkan (ibu kota) ke Nusantara, saya sih Husnuzannya enggak gitu ya," kata Hidayat dalam acara Tebar Kurban di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa (8/6)
Wakil Ketua MPR itu mengatakan meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), masih memerlukan Keppres. Dia juga menyebut bahwa pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka juga tidak dilakukan di IKN.
Baca juga : PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Pembangunan IKN
"Sampai hari ini belum ada Keppresnya. Bahkan nanti pelantikan presiden terpilih pun bukan di nusantara, tapi di Jakarta," ujar Hidayat.
Pada bagian lain, Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta agar kader bersiap memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Meskipun, Ibu Kota akan pindah ke IKN.
"PKS siap ya untuk pemenangan pilkada. Walaupun IKN sudah berpindah kesana jangan sampai lepas nih Jakarta, harus tetap dipegang PKS, insyaallah," ucap Syaikhu. (P-5)
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Plasa Seremoni, Nusantara, Minggu (17/8).
Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) .
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved