Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berprasangka baik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, tak menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keppres tersebut belum diterbitkan hingga saat ini.
"Apakah presiden terpilih akan menandatangani Keppres memindahkan (ibu kota) ke Nusantara, saya sih Husnuzannya enggak gitu ya," kata Hidayat dalam acara Tebar Kurban di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa (8/6)
Wakil Ketua MPR itu mengatakan meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), masih memerlukan Keppres. Dia juga menyebut bahwa pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka juga tidak dilakukan di IKN.
Baca juga : PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Pembangunan IKN
"Sampai hari ini belum ada Keppresnya. Bahkan nanti pelantikan presiden terpilih pun bukan di nusantara, tapi di Jakarta," ujar Hidayat.
Pada bagian lain, Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta agar kader bersiap memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Meskipun, Ibu Kota akan pindah ke IKN.
"PKS siap ya untuk pemenangan pilkada. Walaupun IKN sudah berpindah kesana jangan sampai lepas nih Jakarta, harus tetap dipegang PKS, insyaallah," ucap Syaikhu. (P-5)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved