Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengecam keras resolusi Knesset (parlemen Israel) yang menolak pembentukan negara Palestina. Dia juga mengingatkan dunia tentang wajah asli Israel sebagai negara penjajah dan anti perdamaian.
Pria yang akrab disapa HNW ini meminta agar negara-negara yang terlanjur tergiur melakukan normalisasi dengan Israel dengan alasan membantu berdirinya negara Palestina, untuk mengoreksi langkah politik yang terbukti gagal membantu mewujudkan berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibu kotanya Yerusalem timur.
“Selain menjauhkan dari proposal perdamaian dari banyak pihak dan solusi dua negara, hal tersebut juga menampilkan wajah asli Israel sebagai negara yang tidak demokratis, kolonialis dan anti dengan perdamaian . Jadi, argumentasi Israel selama ini bahwa mereka melakukan self-defence dengan jelas telah mereka bantah sendiri,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (20/7).
Baca juga : Dukungan Kemerdekaan Palestina bagian Komitmen Menjalankan Amanah Konstitusi
HNW juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yang telah dengan terbuka mengutuk keras resolusi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dan secara nyata melemahkan solusi dua negara.
"Padahal, solusi dua negara merupakan satu-satunya langkah menuju perdamaian di Palestina dan kawasan, dan Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong implementasinya," tegasnya.
Meski mengapresiasi, HNW berharap Kemlu Indonesia mengambil langkah lanjutan yang konkret terhadap resolusi parlemen Israel tersebut.
Baca juga : MPR Yakin Jokowi Bisa Carikan Solusi Damaikan Israel-Palestina
“Salah satunya dengan terus menggalang dukungan agar pemberian sanksi kepada Israel dalam setiap kegiatan internasional, baik politik, olahraga, seni budaya, dan juga lingkup akademik. Sikap Israel yang seolah tidak peduli dengan perdamaian itu harus mendapat hukuman dari masyarakat dunia,” tuturnya.
“Pemerintah Indonesia perlu mengambil banyak langkah dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengucilkan Israel dari dunia internasional"
Beberapa langkah yang diambil, misalnya, dalam waktu dekat terkait dengan penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024 yang harus diselenggarakan tanpa Israel dan desakan banyak masyarakat untuk membekukan keanggotaan Israel dari FIFA.
Baca juga : Wakil Ketua MPR Minta Dunia Tegas terhadap Israel
“Aspirasi-aspirasi masyarakat dunia ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk diadvokasi karena memang sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan hukum internasional, dan disampaikan ke otoritas-otoritas internasional terkait,” ujarnya.
Apalagi, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) juga baru saja mengeluarkan putusannya yang menyatakan bahwa penjajahan Israel di Palestina adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.
“Ini merupakan penguat bahwa selama ini memang Israel jelas-jelas telah melanggar hukum, dan telah diputus oleh peradilan internasional yang dipercaya oleh negara-negara di dunia. Penting bagi Indonesia dan DPR RI untuk mendorong masyarakat internasional, termasuk Parlemen-Parlemen dan organisasi-organisasi Parlemen Dunia, untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional itu dan menolak keputusan/ resolusi Parlemen Israel itu,” tukasnya. (Sru/Z-7)
SEDIKITNYA enam orang tewas dan 10 lainnya terluka pada Kamis (7/8) akibat serangan pesawat nirawak Israel di Libanon timur.
ISRAEL mengumumkan kesepakatan ekspor gas alam terbesar dalam sejarahnya denan memasok Mesir senilai US$35 miliar hingga 2040.
Indonesia berpotensi masuk dalam skenario yang selaras dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat, disadari atau tidak oleh pemerintah.
Militer Israel mengeklaim menguasai sekitar 75% wilayah Gaza dan terus beroperasi di Kota Gaza serta kamp-kamp di bagian tengah.
PM Israel Benjamin Netanyahu umumkan lima prinsip utama untuk mengakhiri perang di Gaza.
Kabinet keamanan Israel secara resmi menyetujui rencana PM Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik usulan kampung haji Indonesia di Mekkah. Ia berharap itu dilengkapi fasilitas rumah sakit
BADAN Penyelenggara (BP) Haji diusulkan ditingkatkan menjadi kementerian. Nantinya hal itu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Hidayat Nur Wahid menuturkan, Palestine Festival Bersama Adara Relief International jadi momentum untuk mengajak masyarakat melihat lebih dalam sisi kehidupan Palestina,
Para santri dan seluruh pelajar di sekolah-sekolah keagamaan harus dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved