PKS: KPK Jangan Jadi Alat Pesanan Politik

Wakil Ketua MPR Usul Kampung Haji Dilengkapi Rumah Sakit

Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik usulan kampung haji Indonesia di Mekkah. Ia berharap itu dilengkapi fasilitas rumah sakit 

Hidayat Nur Wahid Usul BP Haji Setingkat Kementerian, Diatur di Revisi UU Haji

BADAN Penyelenggara (BP) Haji diusulkan ditingkatkan menjadi kementerian. Nantinya hal itu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).

Wakil Ketua MPR Tunggu Undangan Bahas Surat Pemakzulan Gibran

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka

Palestine Festival Harmonisasi Seni dan Kemanusiaan

Hidayat Nur Wahid menuturkan, Palestine Festival Bersama Adara Relief International jadi momentum untuk mengajak masyarakat melihat lebih dalam sisi kehidupan Palestina, 

Wakil Ketua MPR: Santri juga harus Terima Makan Bergizi Gratis

Para santri dan seluruh pelajar di sekolah-sekolah keagamaan harus dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.  

Saatnya Umat Islam Miliki Rencana Strategi Pembebasan Al-Aqsa

UMAT Islam di dunia sudah saatnya memiliki strategi pembebasan Al-Aqsa dari pendudukan Israel saat ini. Strategi pembebasan dimulai dengan persiapan memperkuat ilmu pengetahuan.

Lantik 40 Penyelidik dan Penyidik Baru, Ketua KPK: Jaga Integritas!

Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.

Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya, KPK akan Diundang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya

Wamenkumham: Saksi Kasus Tipikor Tetap Bisa Dicegah

Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pukat UGM: RUU KUHAP Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP

Lahan Sawit Nurhadi Berada di Padang Lawas, Sumut

Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.

Dilarang KUHAP, KPK Tegaskan Pencegahan Saksi untuk Percepat Kasus

Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik. 

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia