Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jadi alat pesanan politik, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. KPK harus menjadi institusi penegakan hukum yang adil dengan memberlakukan prinsip kesetaraan di depan hukum.
"PKS berharap KPK benar-benar tidak menjadi alat atau pesanan politik," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
KPK mesti tak tebang pilih dalam menangani kasus bahkan jika punya afiliasi politik. Terlebih jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak tebang pilih hanya karena afiliasi politik dalam pilpres," ujar Hidayat.
Sementara itu, KPK tengah memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pemanggilan Cak Imin dilakukan tak lama ia dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Deklarasi dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.
(Z-9
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik usulan kampung haji Indonesia di Mekkah. Ia berharap itu dilengkapi fasilitas rumah sakit
BADAN Penyelenggara (BP) Haji diusulkan ditingkatkan menjadi kementerian. Nantinya hal itu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Hidayat Nur Wahid menuturkan, Palestine Festival Bersama Adara Relief International jadi momentum untuk mengajak masyarakat melihat lebih dalam sisi kehidupan Palestina,
Para santri dan seluruh pelajar di sekolah-sekolah keagamaan harus dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.
Buruh merupakan korban dalam kasus ini. Noel cs menarget pekerja untuk memberikan uang demi kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan syarat sertifikat K3 dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved