Pengelolaan Bonus Demografi Harus Dimulai dari Pembangunan Keluarga

WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bonus demografi yang dicapai Indonesia pada 2045 harus dimulai dengan pembangunan keluarga. Indonesia diyakini bakal lebih siap menjawab tantangan era itu bila menerapkan formula tersebut.

"Pengelolaan bonus demografi yang paling efektif dan efisien adalah pembangunan keluarga. Negara yang fokus pada pembangunan keluarga, niscaya akan mudah menghadapi tantangan bonus demografi dan tantangan zaman lainnya," ungkapnya dalam Kongres Keluarga Indonesia (KKI) III PKS di Ruang Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (29/7).

Hidayat mengatakan mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus dibarengi dengan mengelola bonus demografi. Jika gagal mengelola, maka Indonesia Emas terancam gagal terwujud.

Baca juga: Bonus Demografi Jadi Tantangan untuk Ekonomi Indonesia

"Oleh karena itu, PKS ingin membuat aliansi kolaboratif dengan semua elemen agar proses pembangunan bangsa ini dimulai dari fokus pembangunan keluarga," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu menyadari masih adanya ancaman dan tantangan dalam pembangunan keluarga. Mulai dari tingginya angka stunting yang masih di atas 20 persen, perceraian, kekerasan terhadap perempuan hingga merebaknya penyakit menular karena perilaku seks bebas dan LGBT.

Baca juga: Demokrat dan PKS Yakin Pertemuan Anies-Susi bukan Pendekatan Cawapres

Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk mencegah dan menghentikan berbagai problematika dalam keluarga tersebut. PKS, kata dia, juga berupaya menekan masalah itu melalui divisi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS.

"PKS sebagai bagian dari salah satu elemen bangsa tidak bisa sendiri dalam menghadapi tantangan keluarga. BPKK PKS memandang penting menjalin kolaborasi dengan semua elemen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Hidayat. (Sru/Z-7)