Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kebijakan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi subsidi di sektor migas.
ANGGOTA Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta pemerintah membuat mekanisme kontrol terkait dengan rencana penurunan harga gas bumi ke sektor industri
Ia juga menekankan bahwa tidak semua industri nantinya bisa mendapatkan akses harga gas murah.
Penyaluran elpiji tiga kilogram pada Maret telah melebihi kuota yang ditetapkan ketimbang bulan Januari, Februari, dan April.
Pemerintah menanggung beban pembelian LPG tersebut sebesar Rp11 ribu/kg.
Pertamina terus memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU.
Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Bhima berpendapat dengan naiknya harga elpiji nonsubsidi akan berdampak pada daya beli kelas menengah
Beberapa harga yang ditentukan pemerintah (administered price) yang didorong untuk tidak dinaikkan adalah BBM, listrik, dan gas.
Rencananya pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) akan mendistribusi gas elpiji 3 kg melalui penyalur atau pangkalan resmi, tidak lagi ke pengecer atau warung kecil.
Hingga kini masih terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima subsidi elpiji 3 kg.
Menurut Tutuka, jika harga gas industri naik di atas US$6 per MMBTU, akan membuat usaha dunia industri semakin berat.
Anggota Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Pertamina untuk terus melakukan pemutakhiran data penerima elpiji tiga kilogram bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia.
Bagi yang belum atau tidak terdaftar, masyarakat juga tidak perlu khawatir karena tetap akan dilayani namun dengan mendaftarkan datanya terlebih dahulu di pangkalan LPG terdekat.
Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) di tahun 2024 mendatang.
Pengawasan distribusi gas bersubsidi harus ditingkatkan agar masyarakat kecil sebagai pihak yang berhak menggunakan gas bersubsidi tidak dirugikan.
DIREKTUR Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengungkapkan tren penjualan elpiji 3 kilogram (kg) atau public service obligation/PSO semakin meningkat.
Alasan industri mamin bakal menerima ketentuan harga gas khusus karena selama ini sektor usaha tersebut menjadi motor pertumbuhan industri pengolahan nonmigas dalam negeri.
Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 itu membuat pembelian LPG bersubsidi tersebut hanya untuk masyarakat yang sudah terdata.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved