Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BESARNYA angka subsidi yang digelontorkan Pemerintah untuk BBM dan LPG, mendorong Pertamina untuk terus memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU.
Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain memperketat pengawasan di SPBU dengan menerapkan sistem digitalisasi dan pemasangan CCTV di setiap pulau pompa, hingga melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum.
Di sisi distribusi, Pertamina juga telah menerapkan monitoring GPS Mobil Tangki khususnya pengangkut BBM bersubsidi khususnya jenis Solar untuk antisipasi adanya potensi mobil tangki berhenti di jalur yang tidak wajar. Pengaturan distribusi BBM ke SPBU juga dilakukan untuk mendukung upaya pembukaan jam operasional serentak.
"Semua proses penyaluran BBM dan LPG Subsidi terpantau dengan ketat melalui sistem digital yang terpusat di command centre Pertamina atau dikenal dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC),” ujar Heppy Wulansari, Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina.
Baca juga : Tambahan Anggaran Subsidi BBM dan LPG untuk Kurangi Beban Masyarakat
Kecanggihan PIEDCC tak terbantahkan. Sebuah inovasi teknologi berbasis digital yang menyajikan data secara real-time dan akan mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
Teknologi canggih ini berperan penting dalam memonitor proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, termasuk distribusi energi di seluruh pelosok negeri. Semuanya telah dijalankan secara digital, terpusat di kantor Pertamina, Jakarta Pusat.
PIEDCC, menurut Heppy, merupakan salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.
Baca juga : Pengamat Sebut Upaya Efisiensi Pertamina Sudah Tepat
“PIEDCC hadir sebagai bentuk adaptasi Pertamina terhadap tantangan global yang semuanya telah beralih ke era digital. Dengan digitalisasi, Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh sekaligus memberikan efisiensi,” ujar Heppy.
PIEDCC, sambung Heppy, memiliki dashboard kinerja seluruh subholding, mulai dari Upstream, Gas, Refinery & Petrochemical, Integrated Marine Logistics dan Commercial & Trading dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia.
Di sisi distribusi BBM dan LPG, dashboard menyajikan informasi ketersediaan stok BBM sampai level terminal, depot serta SPBU, termasuk proses penjualan dan pelayanan kepada customer.
“Apabila terdapat potensi kekurangan BBM di SPBU Pertamina dapat cepat tertangani, termasuk mendeteksi transaksi anomali atas produk subsidi di SPBU,” imbuh Heppy.
Pertamina, sambung Heppy, akan terus meningkatkan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada yang berhak. Masyarakat juga bisa turut berpartisipasi menginformasikan ke Call Centre Pertamina 135 jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM maupun LPG Subsidi di lapangan. (RO/OL-09)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved