Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
"Rantai akhir distribusi gas yang benar-benar mendekatkan gas ke masyarakat itu ada di pengecer atau warung-warung, bukan di pangkalan. Ketika pengecer dihilangkan, otomatis warga terpaksa berbondong-bondong ke pangkalan," tegas Asep dalam keterangannya, Selasa (4/2).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menambah beban mereka. Selain harus mengantre lebih lama karena lokasi pangkalan lebih jauh, warga juga terpaksa mengeluarkan ongkos tambahan untuk transportasi.
"Apakah ini yang diinginkan pemerintah? Saya yakin Pak Prabowo tidak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan bersusah payah hanya demi mendapatkan gas elpiji 3 kg. Negara seharusnya menyediakan kebutuhan dasar rakyat sedekat mungkin, bukan malah menjauhkan," kritik Asep.
Ia menambahkan, jika ada pihak yang mempermainkan harga gas dari pangkalan ke pengecer, sebaiknya pemerintah menindak tegas secara hukum, bukan justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, merevisi kembali kebijakan distribusi gas agar pengecer dan warung kembali berperan dalam rantai distribusi," desaknya.
Asep yang merupakan legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa anggota Komisi VI DPR RI akan meminta pimpinan komisi segera menggelar rapat dengan Pertamina.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada masalah dalam produksi gas subsidi. Supaya jelas di hadapan publik bahwa kesulitan masyarakat mendapatkan gas melon ini bukan karena produksi, melainkan akibat aturan distribusi yang bermasalah," pungkasnya. (RO/Z-10)
Kepolisian menyebutkan tabung gas bocor sehingga meledak pada salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat karena regulator longgar.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Tambahan tabung tersebut terdiri atas DIY 345 ribu tabung dan Jateng sebanyak 2,8 juta tabung. Jumlah tersebut 7,7% lebih banyak dari penyaluran normal harian.
Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar pasar penyeimbang setiap hari sabtu selama bulan Desember 2025 dengan menyediakan 200 tabung gas LPG 3 kilogram.
Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempersoalkan harga gas LPG 3 kilogram. Itu menjadi kewenangan Kementerian ESDM
Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau AKB Nasriadi mengatakan, lokasi pertama berada di sebuah rumah di Jalan Bangau IV, Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
GAS elpiji 3 kilogram yang seharusnya menjadi hak warga miskin, justru dinikmati oleh para ASN dan pemilik rumah makan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved