Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
"Rantai akhir distribusi gas yang benar-benar mendekatkan gas ke masyarakat itu ada di pengecer atau warung-warung, bukan di pangkalan. Ketika pengecer dihilangkan, otomatis warga terpaksa berbondong-bondong ke pangkalan," tegas Asep dalam keterangannya, Selasa (4/2).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menambah beban mereka. Selain harus mengantre lebih lama karena lokasi pangkalan lebih jauh, warga juga terpaksa mengeluarkan ongkos tambahan untuk transportasi.
"Apakah ini yang diinginkan pemerintah? Saya yakin Pak Prabowo tidak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan bersusah payah hanya demi mendapatkan gas elpiji 3 kg. Negara seharusnya menyediakan kebutuhan dasar rakyat sedekat mungkin, bukan malah menjauhkan," kritik Asep.
Ia menambahkan, jika ada pihak yang mempermainkan harga gas dari pangkalan ke pengecer, sebaiknya pemerintah menindak tegas secara hukum, bukan justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, merevisi kembali kebijakan distribusi gas agar pengecer dan warung kembali berperan dalam rantai distribusi," desaknya.
Asep yang merupakan legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa anggota Komisi VI DPR RI akan meminta pimpinan komisi segera menggelar rapat dengan Pertamina.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada masalah dalam produksi gas subsidi. Supaya jelas di hadapan publik bahwa kesulitan masyarakat mendapatkan gas melon ini bukan karena produksi, melainkan akibat aturan distribusi yang bermasalah," pungkasnya. (RO/Z-10)
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Kesadaran masyarakat berpenghasilan mampu untuk beralih dari LPG 3 Kg (Melon), yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu, perlu terus ditingkatkan.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg yang ramai dibahas sepekan terakhir.
APARATUR sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilarang menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
KETERSEDIAAN dan pasokan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aman untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Ombudsman RI menemukan fakta di lapangan bahwa distribusi elpiji 3 kg masih tidak seimbang bahkan cenderung amburadul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved