Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PEDAGANG eceran gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jalan Kayumanis Timur, Jakarta Timur, Afnan mengaku keberatan dengan kebijakan terbaru pemerintah perihal pembelian gas melon.
Rencananya pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) akan mendistribusi gas elpiji 3 kg melalui penyalur atau pangkalan resmi, tidak lagi ke pengecer atau warung kecil.
"Dengan rencana itu pendapatan kami hilang dong karena tidak boleh jualan. Ini memberatkan kami dan konsumen juga," kata pria yang berusia 52 tahun itu.
Selain membeli langsung, untuk memenuhi permintaan pelanggan, petugas dari agen tersebut mengantarkan gas elpiji 3 kg ke rumah pelanggan.
Afnan mengatakan dengan hanya menjual gas melon ke pangkalan resmi, praktis pelanggan akan kesulitan mendapatkan produk tersebut. Terlebih, konsumen juga diminta menunjukkan KTP saat membeli gas subsidi.
"Karena kan penyalur resmi di satu kecamatan terbatas, tidak banyak. Jauh-jauh dari rumah warga. Pakai KTP lagi, wah makin ribet nanti," kata Afnan.
Baca juga: Tambah 22 Ribu Pangkalan, Beli Gas Elpiji 3 Kg tidak Lagi di Warung Kecil
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Ngadiran berpandangan, masih dibutuhkan peran pedagang eceran atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi agar penyaluran gas elpiji 3 kg diterapkan secara merata.
"Curiga amat sih pemerintah dengan kalangan masyarakat kecil ini. Kan pengguna gas melon itu masyarakat kecil, yang kaya kan pakai gas elpiji 12 kg. Jangan ribet-ribet," tegasnya.
Selain itu, syarat membawa KTP saat membeli gas elpiji 3 kg, juga dianggap berbahaya karena rawan diselewengkan data konsumen oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Ini rawan disalahgunakan data KTP itu, siapa yang jamin data kita akan aman saat ditunjukkan ke orang lain? Mesti hati-hati ini," imbuhnya.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyampaikan, selama ini lebih dari 70% penyaluran subsidi elpiji tidak tepat sasaran karena sistem distribusinya terbuka atau dengan kata lain siapa pun bisa menjual.
"Barangkali dengan pembatasan distributor atau agen resmi dalam rangka supaya tepat sasaran. Cuma kalau yang membeli itu dengan KTP, itu kan tidak menunjukkan apakah dia miskin atau kaya," kata dia.
Pertamina bisa menggunakan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan pembelian gas melon kepada konsumen yang masuk golongan tidak mampu. Lalu diberikan barcode sebagai penanda.
"Penggunaan KTP tidak pas agar gas elpiji tepat sasaran. Pakai barcode saja saat membeli di penyaluran resmi. Mungkin ini bisa efektif," pungkasnya. (Ins/OL-09)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Melambungnya harga beras tersebut, telah mengusik pendapatan atau terganggu keuntungan yang mereka peroleh dari hasil penjualan.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Ketiga WNA tersebut diperiksa penyidik setelah hebohnya warga menyaksijan vidio viral atas keributan terjadi di pasar tradisional tersebut,
Bahkan berdasarkan pemeriksaan juga, ketiga WNA asal Iran ini melakuhan aksinya di dua tempat yakni Pasar Ratu dan Pasar Welahan, Kabupaten Jepara,
Tim Saber Pungli diturunkan dan berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga preman karena diduga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Pasar Sandang Jatibarang.
SATGAS Pangan Polri bersama Badan Kebijakan Perdagangan (BKPN) Kementerian Perdagangan memonitor harga dan ketersediaan bahan pokok untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved