Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong PT Pertamina (Persero) untuk membenahi sistem penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas subsidi agar lebih efisien.
Selama ini, pencatatan pembelian elpiji 3 kg oleh masyarakat yang terdaftar di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) masih dilakukan secara manual dengan log book di masing-masing pangkalan.
"Ke depannya, sistem ini harus dilakukan berbasis digital dan terintegrasi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) IV Kadin Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto saat dimintai keterangan, Jumat (20/1).
Menurutnya, akurasi data masyarakat miskin masih sering menjadi pertanyaan. Pemerintah harus terus memperbarui data kemiskinan nasional. Kriteria usaha mikro, nelayan dan petani sasaran pun harus terdefinisi dengan benar agar subsidi gas ini dapat tepat sasaran dan akurat.
Selama ini, terang Carmelita, subsidi gas elpiji 3 kg terindikasi kurang tepat sasaran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, 80% masyarakat mampu menikmati subsidi tersebut.
Data lainnya menyebutkan, berdasarkan evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (NP2K), hingga kini masih terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima subsidi elpiji 3 kg.
"Akibatnya, anggaran subsidi elpiji 3 kg tiap tahunnya mengalami pembengkakan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan," ungkapnya.
Subsidi energi seyogyanya dinikmati masyarakat kurang mampu yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional atau yang memiliki pengeluaran di bawah Rp505.469 per bulannya. Lalu, untuk usaha mikro, nelayan rakyat sasaran dan petani rakyat sasaran, terutama sebagai pengganti BBM dalam melaut dan irigasi sawah.
Terkait uji coba pembelian gas elpiji 3 kg dengan identitas diri, Carmelita menyoroti akses internet yang harus memadai di tiap daerah untuk pencocokan KTP pembeli dengan database kemiskinan nasional.
"Ini juga perlu diperhatikan terutama di daerah terpencil, dimana tingkat kemiskinan justru masih tinggi namun infrastruktur serta akses digital yang masih rendah," jelasnya.
Yang terakhir, ia menekankan pentingnya sistem verifikasi di lapangan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung suksesnya program ini. Pemerintah selaku regulator serta Pertamina selaku eksekutor di lapangan harus berkoordinasi agar tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai. (Ins/E-1)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved