BAKN DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa harga yang ditentukan pemerintah (administered price) yang didorong untuk tidak dinaikkan adalah BBM, listrik, dan gas.

Anis menilai jika ketiga harga tersebut dinaikkan akan semakin memberatkan beban masyarakat. Apalagi dengan keputusan pemerintah yang baru saja menaikkan PPN sebesar 11%.

“Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi,” tegas Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/7).

Diketahui, inflasi Amerika Serikat (AS) diberitakan melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022. Merespon hal itu, Bank Sentral Amerika (The Fed) pun telah menaikkan suku bunganya agar meredam inflasi. Dampak dari kenaikan inflasi di AS tersebut juga tertuju kepada ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah pihak menekan Bank Indonesia agar segera menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS.

Baca juga: Presiden Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Anis mengakui kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia.

“Rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi inilah, yang dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,” ujar Anis.

Meskipun demikian, Anis mengakui adanya sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia atas kenaikan harga pangan di tingkat global tersebut.

“Sebenarnya di satu sisi, kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Namun, Anis menekankan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga, yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.

“Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli,” lanjutnya.

Selain itu, Anis juga meminta pemerintah mencermati tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Ketergantungan impor, tambahnya, selain memicu naiknya inflasi juga dapat memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri.

Termasuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan akan pangan, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

“Jadi, cinta produk dalam negeri tidak hanya menjadi slogan, tetapi secara nyata diwujudkan dalam setiap aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tutupnya. (RO/OL-09)