Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan tidak menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram meski ada lonjakan harga gas dunia. Akibatnya, pemerintah menanggung beban pembelian LPG tersebut sebesar Rp11 ribu/kg.
Harga Contract Price Aramco (CPA) tercatat terus meningkat, pada Februari 2022 mencapai US$775 per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 21% dari rata-rata CPA sepanjang 2021.
"Kalau yang LPG 3 kg, subsidinya oleh Pemerintah. Jadi, beban pemerintah yang semakin besar," kata Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada wartawan, Kamis (3/3).
Irto mengaku tidak mengetahui pasti berapa nilai total yang ditanggung pemerintah terkait subsidi LPG 3 kg itu. Dia hanya menyebutkan kuota nasional LPG 3 kg pada 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton.
"Ya kali saja Rp11 ribu per kg. Jumlahnya (tanggungan) besar banget," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, 93% masyarakat adalah pengguna LPG subsidi. Seiring kenaikan harga CP Aramco maka Pertamina seharusnya bisa menyesuaikan harga tersebut.
Pasalnya, kebijakan menaikkan harga LPG nonsubdisi dianggap tidak menutup selisih keekonomian yang ditanggung pemerintah.
"Konsumsi LPG nonsubsidi ini sangat sedikit sekali hanya 7% dari konsumsi nasional. Jadi pastinya cukup besar potensial loss (rugi) yang dialami pemerintah terkait penyaluran LPG," jelasnya.
Mamit menyebut, jika LPG 3 kg naik maka bisa mengurangi angka kerugian yang ditanggung pemerintah. Selain itu, kedepannya diharapkan distribusi LPG subsidi 3 kg bisa dilakukan secara tertutup sehingga subsidinya tepat sasaran. (OL-8)
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.
"Total kita siapkan 1.120 tabung gas elpiji 3 kg, harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung,"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved