Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH memutuskan tidak menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram meski ada lonjakan harga gas dunia. Akibatnya, pemerintah menanggung beban pembelian LPG tersebut sebesar Rp11 ribu/kg.
Harga Contract Price Aramco (CPA) tercatat terus meningkat, pada Februari 2022 mencapai US$775 per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 21% dari rata-rata CPA sepanjang 2021.
"Kalau yang LPG 3 kg, subsidinya oleh Pemerintah. Jadi, beban pemerintah yang semakin besar," kata Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada wartawan, Kamis (3/3).
Irto mengaku tidak mengetahui pasti berapa nilai total yang ditanggung pemerintah terkait subsidi LPG 3 kg itu. Dia hanya menyebutkan kuota nasional LPG 3 kg pada 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton.
"Ya kali saja Rp11 ribu per kg. Jumlahnya (tanggungan) besar banget," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, 93% masyarakat adalah pengguna LPG subsidi. Seiring kenaikan harga CP Aramco maka Pertamina seharusnya bisa menyesuaikan harga tersebut.
Pasalnya, kebijakan menaikkan harga LPG nonsubdisi dianggap tidak menutup selisih keekonomian yang ditanggung pemerintah.
"Konsumsi LPG nonsubsidi ini sangat sedikit sekali hanya 7% dari konsumsi nasional. Jadi pastinya cukup besar potensial loss (rugi) yang dialami pemerintah terkait penyaluran LPG," jelasnya.
Mamit menyebut, jika LPG 3 kg naik maka bisa mengurangi angka kerugian yang ditanggung pemerintah. Selain itu, kedepannya diharapkan distribusi LPG subsidi 3 kg bisa dilakukan secara tertutup sehingga subsidinya tepat sasaran. (OL-8)
GAS elpiji 3 kg meledak di salah satu rumah di Kampung Lio RT 009 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.
Bareskrim Polri Polri mengungkap kasus penyuntikan gas elpiji 3 kg ke gas elpiji 12 kg yang dijual ke masyarakat di wilayah Bogor, Bekasi, Tegal. Para pelaku meraup keuntungan Rp10 miliar.
Polisi membongkar kasus penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di Bogor, Bekasi, dan Tegal. Tindak pidana tersebut berupa penyuntikan gas elpiji 3 kg ke gas elpiji 12 kg.
APARATUR sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilarang menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
KETERSEDIAAN dan pasokan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aman untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
PT Pertamina Patra Niaga diminta memberikan kewenangan kepada satuan tugas (satgas) di daerah untuk mengatasi potensi kelangkaan gas 3 kg.
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
MULAI 1 Januari 2024, pembelian gas elpiji 3 kg hanya akan tersedia bagi mereka yang terdaftar. Berikut syarat dan cara mendaftar agar Anda terdaftar sebagai pembeli elpiji 3 kg.
Pertamina terus memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved