Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan berencana menambah kuota penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025.
Realisasi penyaluran kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan sebanyak 34 ribu unit bagi rumah subsidi masih ditunggu.
Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25% yang diberikan PT SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang.
Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengumumkan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah subdisi apa Agustus kemarin.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, di sepanjang tahun 2024, terdapat sekitar 22.000 unit hunian terserap dengan menggunakan insentif PPN DTP.
Kuota FLPP akhirnya ditambah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebanyak 34 ribu unit. Sehingga kuota FLPP 2024 menjadi 200 ribu unit dari semula hanya 166.000 unit.
BP Tapera terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung MBR memiliki rumah layak huni.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Pemerintah sedang berupaya mendorong terbentuknya dana abadi perumahan untuk mengatasi backlog rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.
Kuota pembiayaan rumah bersubsidi pada 2024, sebanyak 166 juta unit, diperkirakan akan habis pada Agustus mendatang.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
KOMISIONER BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bagi pekerja yang memiliki besaran upah minimum regional (UMR) tidak wajib menjadi peserta program Tapera.
Iuran Tapera yang melibatkan kepesertaan pekerja swasta atau buruh bukan solusi utama menyelesaikan permasalahan kesenjangan kebutuhan (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
BP Tapera memiliki tugas untuk menyediakan rumah yang terjangkau, baik, dan sehat kepada masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved