Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Dengan KPR FLPP, masyarakat MBR akan menerima manfaat DP hanya 1%, harga rumahnya terjangkau, dan cicilan tetap selama masa tenor.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP akan memperoleh suku bunga tetap 5% per tahun, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan, serta bebas premi asuransi dan PPN.
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) kini menyediakan program rumah subsidi khusus untuk profesi wartawan
Pemerintah berencana menyediakan 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk pengemudi ojek online
Ketidakpastian terkait roadmap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang perumahan.
BP Tapera menyebut pihaknya masih mengadopsi skema yang sama dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).
Rencana penerapan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah kini dirasa membuat pelaksanaan di lapangan berjalan lambat di awal 2025.
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan dapat mulai disalurkan pada awal Januari 2025.
Pemerintah terus mempersiapkan langkah strategis dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025.
Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan sebesar Rp5,27 triliun hanya cukup untuk pembangunan 37.431 unit atau sekitar 8%.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen dalam mendukung pengembangan perumahan yang layak
Kesuksesan program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran bergantung pada terobosan dalam skema pembiayaan yang inovatif.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan, agar kuota penyaluran KPR FLPP meningkat menjadi 500 ribu unit
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved