Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan, agar kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.
"Kami berharap kuota FLPP dapat mencapai 500.000 unit pada 2025," ungkap Maruarar dikutip dari Antara, Senin (16/12).
Menurut lelaki yang akrab disapa Ara, target ini merupakan kenaikan signifikan dibandingkan alokasi kuota penyaluran yang telah ditetapkan untuk tahun depan, yakni sebanyak 220.000 unit.
"Kami meminta agar kuota untuk tahun depan bisa setidaknya mencapai 500.000 unit, dan kami sudah memastikan kesiapan untuk itu," tambah dia.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar program KPR FLPP dapat segera diluncurkan pada bulan Januari 2024.
"Kami berharap FLPP bisa diluncurkan secepatnya, khususnya pada Januari. Kami sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), jadi semakin cepat program ini berjalan, semakin baik. Kami mohon dukungan Kementerian Keuangan agar program FLPP dapat dimulai pada Januari," ujar Ara.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa FLPP telah terbukti diterima dengan baik, baik oleh masyarakat maupun pengembang perumahan serta sektor perbankan. Hal ini karena program ini mempermudah pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.
"FLPP adalah program yang sudah terbukti efektif, jadi kami sangat berharap jumlahnya bisa ditambah. Jangan sampai kita terus menguji coba program yang belum jelas hasilnya. Kalau ada program baru, biarlah yang sudah terbukti berhasil dan disukai masyarakat," katanya.
Sebagai informasi, KPR FLPP pertama kali diperkenalkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini menawarkan kemudahan dalam memperoleh rumah bagi masyarakat berpenghasilan terbatas. Dana untuk penyaluran FLPP dikelola dan disalurkan oleh sejumlah bank nasional.
Program ini sangat penting karena membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan harga dan angsuran yang terjangkau.
Sejak diluncurkan pada 2010, KPR FLPP telah mendukung Program Tiga Juta Rumah dan memberikan akses pembiayaan rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan cicilan yang terjangkau. (Ant/Z-10)
KENAIKAN harga rumah yang terus tinggi menjadi salah satu faktor harga rumah semakin sulit terjangkau, termasuk oleh gen Z. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan sangat minim.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kementerian PKP sedang mengkaji skema Rent to Own (RTO) atau sewa-beli untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, dengan fokus utama pada penyediaan pembiayaan bagi pekerja informal.
BTN menegaskan posisinya sebagai penyalur terbesar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Segmen pasar menengah saat ini menjadi target pasar yang menjanjikan. Hal ini didorong oleh dominasi end-user, khususnya generasi milenial, Gen Z, serta pasangan muda.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan
Hingga 14 November 2025, Apersi tercatat telah menyalurkan 219.631 unit rumah subsidi melalui skema KPR FLPP.
Menteri PKP Maruarar Sirait dorong pengembang manfaatkan KUR Perumahan untuk menggerakkan ekosistem industri dan menyediakan rumah layak bagi MBR.
Pemerintah alokasikan Rp8,9 triliun untuk BSPS 2026, target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni demi wujudkan hunian sehat dan sejahtera bagi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved